Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera untuk segera mengumpulkan dan menyelaraskan data kerusakan rumah warga yang terdampak bencana. Instruksi ini disampaikan untuk mempercepat penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Pascabencana di Wilayah Sumatera. Rapat yang diselenggarakan secara daring dari Jakarta pada Minggu (28/12) itu menyoroti pentingnya data yang cepat dan akurat sebagai kunci utama penanganan pascabencana.
Tito menjelaskan, pemerintah telah mengategorikan kerusakan rumah menjadi tiga jenis: rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, termasuk rumah yang hilang. Untuk kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai agar masyarakat dapat segera memperbaiki dan kembali menempati rumah mereka.
Sementara itu, bagi rumah yang mengalami rusak berat atau hilang, pemerintah telah menyiapkan pembangunan hunian melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah hunian sementara (huntara) yang akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Tahap selanjutnya adalah hunian tetap (huntap) yang akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Mendagri menegaskan bahwa kecepatan penanganan bencana sangat bergantung pada kelengkapan dan kecepatan data yang dikumpulkan di daerah. Oleh karena itu, Pemda diminta menjadi garda terdepan dalam pendataan hingga tingkat paling bawah.
“Kita bisa tentukan yang (kategori rusak) ringan dan sedang, (datanya harus) by name by address. Itu (harus) sudah betul-betul clear. Meskipun kita paham namanya bencana yang cukup luas seperti ini, ada yang di gunung-gunung dan lain-lain (pasti sulit). Paling tidak data yang sementara ini, kecepatan ini untuk data baseline dulu,” jelas Tito dalam keterangan tertulis pada Senin (29/12/2025).
Selain Pemda, pendataan juga dilakukan secara paralel oleh BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Seluruh data yang terkumpul nantinya akan direkonsiliasi untuk menjadi dasar penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan anggaran yang tepat sasaran.
Rapat penting tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya adalah Menteri PKP Maruarar Sirait, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Kepala BNPB Suharyanto.
