Ribuan massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada Senin, 29 Desember 2025. Kawasan Patung Kuda dan Istana Merdeka menjadi pusat perhatian, dengan aparat kepolisian menyiagakan 1.392 personel gabungan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlin Sumantri, mengonfirmasi pengerahan personel tersebut. “1.392 personel gabungan (Polda, Polres, Polsek jajaran) unjuk rasa wilayah Jakpus,” kata Erlin, Senin (29/12/2025).
Selain di Patung Kuda, unjuk rasa juga dilaporkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, terkait sidang penghasutan dalam aksi demonstrasi sebelumnya. Erlin mengimbau para orator untuk tidak memprovokasi massa dan menjaga ketertiban.
“Imbauannya para orator tidak memprovokasi massa lainnya, lakukan orasi dengan damai dan sejuk,” tegas Erlin. Ia juga meminta massa untuk tidak membakar ban bekas, melawan petugas, atau merusak fasilitas umum. Massa diharap menghormati pengguna jalan lain dengan tidak menutup akses jalan.
Masyarakat yang berencana melintas di sekitar Monas diimbau untuk mencari jalur alternatif. “Kepada masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas agar mencari jalan alternatif lainnya untuk menghindari terjadinya kemacetan selama kegiatan unjuk rasa berjalan,” tambahnya.
KSPI Fokuskan Aksi di Istana Merdeka
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi demo buruh hari ini hanya akan terpusat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ia memperkirakan sekitar 1.000 orang akan hadir dalam aksi tersebut.
“Istana saja, tanggal 29 Desember sekitar 1.000 orang. Puncaknya tanggal 30 Desember 10 ribu motor,” ujar Said Iqbal kepada wartawan pada Minggu (28/12).
Said Iqbal menegaskan bahwa rencana awal KSPI memang hanya menggelar aksi di Istana dan tidak melibatkan demonstrasi di Gedung DPR. “Memang dari awal rencana aksi hanya di istana,” katanya.
Selain menggelar aksi, KSPI juga berencana melayangkan gugatan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN. Said Iqbal menyatakan ketidaksepakatannya dengan keputusan UMP Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 5,7 juta. “KSPI aksi dan ke PTUN juga,” pungkas Said Iqbal.
