Pemerintah Provinsi Banten akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai tahun 2026. Inisiatif ini digagas untuk mengarahkan bantuan dari pihak swasta agar lebih terkoordinasi dan efektif dalam pembangunan daerah.
Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa Musrenbang Non-APBD diperlukan karena “banyak pihak yang sebenarnya ingin membantu, dan selama ini juga sudah berjalan.”
“Ke depan, kita akan menggagas sebuah kegiatan bernama Musrenbang Non-APBD,” ujar Andra Soni pada Senin (29/12/2025).
Andra menyoroti banyaknya perusahaan, baik BUMN maupun swasta nasional, serta yayasan yang beroperasi dan aktif menyalurkan bantuan di Banten. “Di Banten ini terdapat banyak perusahaan, khususnya perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta nasional. Selain itu, kita juga memiliki banyak yayasan yang selama ini aktif membantu masyarakat. Mereka telah melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti bedah rumah dan program bantuan lainnya,” jelasnya.
Menurut Andra, sinergi antara pemerintah dan pihak swasta sangat krusial. Ia berharap Musrenbang Non-APBD dapat menjadi salah satu strategi utama dalam menanggulangi kemiskinan di Banten. “Jika upaya-upaya ini kita sinergikan berbasis data, insya Allah langkah kita untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten akan menjadi lebih terukur. Itulah sebenarnya gagasan utama dari program ini,” tegas Andra.
Musrenbang Non-APBD yang akan dimulai pada tahun 2026 ini diharapkan dapat mengakomodasi pembangunan yang tidak tercakup dalam APBD. “Betul. Contohnya pembangunan lintas kewenangan atau pembangunan yang tidak terakomodasi oleh APBD. Sebenarnya banyak, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut,” pungkasnya.
