Partai Gerindra secara tegas menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Skema ini dinilai lebih efisien dari berbagai aspek dibandingkan dengan pemilihan langsung.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menjelaskan bahwa partainya berada dalam posisi mendukung rencana pelaksanaan Pilkada oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur. “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono pada Senin (29/12/2025).
Menurut Sugiono, efisiensi yang dimaksud mencakup proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik. Ia mencontohkan, dana hibah dari APBD untuk Pilkada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun, dan angka ini terus meningkat signifikan. Pada Pilkada 2024, anggaran bahkan menembus lebih dari Rp37 triliun.
Sugiono menekankan bahwa jumlah anggaran yang sangat besar tersebut dapat dialokasikan untuk sektor lain yang lebih produktif. “Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” katanya.
Selain anggaran, Sugiono juga menyoroti tingginya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Ongkos kampanye yang mahal kerap menjadi penghalang bagi figur-figur kompeten untuk maju. “Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” jelas Sugiono.
Ia menegaskan kembali bahwa dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, maupun anggarannya, Gerindra mendukung rencana Pilkada melalui DPRD. “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” sambungnya.
Sugiono membantah bahwa Pilkada oleh DPRD akan menghilangkan esensi demokrasi. Anggota DPRD, menurutnya, adalah wakil rakyat yang dipilih langsung melalui Pemilu. Bahkan, ia menilai skema ini justru dapat meningkatkan pengawasan masyarakat. “Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pilkada melalui DPRD juga diyakini dapat mengurangi potensi polarisasi di masyarakat yang sering muncul dalam Pilkada langsung. Meski demikian, Sugiono mengingatkan bahwa rencana ini harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat. “Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkas Sugiono.
