superadmin

KH Bisri Syansuri Ul

KH Bisri Syansuri adalah salah seorang kiai pendiri NU yang dinilai menyelesaikan persoalan melalui pendekatan fiqih murni. Pandangan ini terkadang sering bertolak belakang dengan kiai pendiri NU yang lain, yaitu KH Abdul Wahab Hasbullah yang ahli di bidang ilmu ushul fiqih. Meski demikian, keduanya menyandarkan pendapat pada literatur keilmuan Islam yang luas, buah kaderisasi langsung dari Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dan ulama-ulama pinilih lain.

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebutnya kakeknya itu sebagai kiai dalam barisan fiqih bersama teman-temannya yang lain, di antaranya Abdul Manaf dari Kediri, As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo Ahmad Baidowi dari Banyumas, Abdul Karim dari Sedayu, Nahrawi dari Malang, Maksum Ali dari Pesantren Maskumambang di Sedayu dan lain-lain. Barisan peminat fiqih dan penganut hukum agama yang tangguh ini menjadi kiai-kiai pesantren yang sekarang ini merupakan pusat pendalaman ilmu-ilmu agama di pulau Jawa.

Menurut Gus Dur yang mengutip perkataan Kiai Syukri Ghozali, mereka adalah generasi terbaik yang langsung dididik oleh Kiai Haji Hasyim Asy’ari. 

Kecenderungannya terhadap fiqih Kiai Bisri ini akan kelihatan menonjol dalam kehidupannya baik sebagai seorang kiai maupun ketika ia memimpin Nahdlatul Ulama.

Proses Belajar 

Kiai Bisri dilahirkan di pada hari Rabu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1304 H atau 18 September 1886 di Tayu, Pati. Semasa kecil, Bisri belajar pada KH Abd Salam, seorang ahli dan hafal Al-Qur’an dan juga ahli dalam bidang fiqih. Atas bimbingannya ia belajar ilmu nahwu, saraf, fiqih, tasawuf, tafsir, hadits. Gurunya itu dikenal sebagai tokoh yang disiplin dalam menjalankan aturan-aturan agama. Watak ini menjadi salah satu kepribadian Bisri yang melekat di kemudian hari. 

Sekitar usia 15 tahun, tiap bulan Ramadhan, Bisri mulai belajar ilmu agama di luar tanah kelahirannya, pada kedua tokoh agama yang terkenal pada waktu itu yaitu KH Kholil Kasingan Rembang dan KH Syu’aib Sarang Lasem. 

Kemudian ia melanjutkan berguru kepada Syaikhona Kholil Bangkalan. Di pesantren inilah ia kemudian bertemu dengan Abdul Wahab Hasbullah, seorang yang kemudian menjadi kawan dekatnya hingga akhir hayat di samping sebagai kakak iparnya. 

Lalu Bisri berguru kepada Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari di Tebuireng. Di pesantren itu, ia belajar selama 6 tahun. Ia memperoleh ijazah dari gurunya untuk mengajarkan kitab-kitab agama yang terkenal dalam literatur lama mulai dari kitab fiqih Al-Zubad hingga ke kitab-kitab hadits seperti Bukhari danMuslim.

Gus Dur menilai literatur keagamaan yang dikuasai Kiai Bisri terasa terlalu bersifat sepihak karena lebih ditekankan pada literatur fiqih yang lama, tapi penguasaan itu memiliki intensitas luar biasa sehingga secara keseluruhan membentuk sebuah kebulatan yang matang dalam kepribadiannya dan pandangan hidupnya.

Pada tahun 1912 sampai 1913 Kiai Bisri Syansuri berangkat melanjutkan pendidikan ke Mekah bersama Abdul Wahab Hasbullah. Di kota suci  itu, mereka belajar kepada Syekh Muhammad Bakir Syekh Muhammad Said Yamani Syekh Ibrahim Madani, dan Syekh Al-Maliki. Juga kepada guru-guru Kiai Haji Hasyim Asy’ari, yaitu Kiai Haji Ahmad Khatib Padang dan Syekh Mahfudz Tremas. 

Mendirikan Pesantren Perempuan 

Sepulang dari Mekkah, Kiai Bisri mendirikan pesantren di Denanyar, Jombang. Pada tahun 1919 KH Bisri Syansuri membuat percobaan yang sangat menarik yaitu dengan mendirikan kelas untuk santri perempuan di pesantrennya. Para santri putri itu adalah anak tetangga sekitar yang diajar di beranda belakang rumahnya. 

Menurut Gus Dur, langkah Kiai Bisri tersebut terbilang aneh di mata ulama pesantren, namun itu tidak luput dari pengamatan gurunya yaitu Kiai Hasyim Asy’ari yang datang di kemudian hari melihat langsung perkembangan kelas perempuan tersebut.

Meskipun tidak mendapatkan izin khusus dari Kiai Hasyim, Kiai Bisri tetap melanjutkan kelas perempuan tersebut karena sang guru juga tidak memberikan larangan. Bagi Gus Dur, ini adalah hal yang menarik. Sebab, ketika sahabat-sahabat karibnya saat di Mekkah mendirikan cabang Sarekat Islam, Kiai Bisri tidak ikut karena dia menunggu izin dari Kiai Haji Hasyim Asy’ari. Namun ketika mendirikan kelas khusus perempuan dia tidak menunggu mendapatkannya. 

Bagi Gus Dur ini adalah sebuah proses pematangan dalam fiqih Kiai Bisri yang di kemudian hari akan kelihatan, yang akan memantapkannya mengambil keputusan sendiri berdasarkan pemahaman fiqihnya juga tanpa harus kehilangan hormat kepada guru.

Memimpin NU dan Melawan RUU Perkawinan Orde Baru

Setelah Kiai Abdul Wahab Hasbullah wafat, Rais Aam NU berada di pundak KH Bisri Syansuri pada tahun 1972, era mulai menguatnya pemerintahan Orde Baru. Tantangan besar yang pertama adalah munculnya sebuah Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang secara keseluruhan berwatak begitu jauh dari ketentuan-ketentuan hukum agama, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali menolaknya. Sangat menarik untuk diikuti bahwa proses perundingan dalam upaya menyetujui RUU tersebut agar menjadi Undang-Undang (UU) berlangsung sangat alot dan ketat.

Sebagian besar peserta yang terlibat dalam proses perundingan tersebut berasal dari NU yang berhadapan dengan unsur dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Hal ini menunjukkan, begitu besarnya pengaruh para ulama di dalam dan di luar PPP pada saat itu.

“Para jenderal yang saat itu memiliki nama dan wewenang yang cukup besar, seperti Soemitro, Daryatmo dan Soedomo harus berhadapan dengan Kiai Bisri yang terkenal tidak mengenal kompromi dan penganut penerapan Masa Perjuangan dan Perpolitikan KH. Bisri Syansuri fiqih secara ketat,” demikian tulis H. Abd. Aziz Masyhuri, dalam bukunya Al-Magfurlah KH. Bisri Syansuri, Cita-cita dan Pengabdiannya.

Kemudian, Kiai Bisri bersama kiai-kiai NU lain membuat RUU tandingan, di dalam buku KH Abdus Salam menjelaskan RUU itu dengan mengutip Andrée Feillard, dalam bukunya “Nu Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. 

Isi RUU Alternatif rancangan para ulama yang dimotori KH Bisri Syansuri, yang meliputi pertama, Perkawinan bagi orang muslim harus dilakukan secara keagamaan dan tidak secara sipil (pasal 2: NU berhasil memenangkan pendapatnya); 

Kedua, masa ‘iddah, saat istri mendapatkan nafkah setelah diceraikan harus diperpendek. Pemerintah mengusulkan satu tahun, sedangkan NU minta tiga bulan karena menuntut seorang dari Muslimat, suami berhak rujuk kembali kepada istri selama masa ‘iddah itu. Tidak ada perkecualian diberlakukan bagi wanita usia lanjut.

Ketiga, pernikahan setelah kehamilan di luar nikah tidak diizinkan. NU cukup berhasil dalam arti definisi anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.

Keempat, pertunangan dilarang karena “dapat mendorong ke arah perzinahan. NU berhasil, pasal 13 ini dihapus. 

Kelima, Anak angkat tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Dalam hal ini NU berhasil; pasal 42 mengatakan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. 

Keenam, penghapusan sebuah pasal dari rancangan undang-undang yang diajukan yang menyatakan bahwa perbedaan agama bukan halangan bagi perkawinan. Pasal 11 ini dihilangkan dan tidak disinggung. 

Ketujuh, batas usia yang diperkenankan untuk menikah ditetapkan adalah 16 tahun, bukan 18 tahun bagi wanita 19 tahun bagi pria dan bukan 21 tahun. Pada pasal 7 ini, NU berhasil.

Kedelapan, penghapusan pasal mengenai pembagian rata harta bersama antara wanita dan pria karena dalam Islam “hasil usaha masing-masing suami atau istri secara sendiri-sendiri menjadi milik masing-masing yang mengusahakannya”. Pada pasal ini, NU berhasil. 

Kesembilan, NU menolak larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan sebagai anak angkat dan orang tua angkat atau anak-anak dari orang tua angkat. Pasal ini disempurnakan menjadi hubungan sebagai anak angkat tidak dilarang, tetapi disinggung pula soal hubungan persusuan. 

Kesepuluh, NU menolak larangan melangsungkan perkawinan lagi antara suami-istri yang telah bercerai. Dalam pasal 10 ini, NU berhasil.

Perlawanan NU dalam RUU Perkawinan di awal Orde Baru tersebut tidak terlepas dari Kiai Bisri Syansuri ahli fiqih yang telah matang, bersama kiai-kiai NU lain. (Abdullah Alawi/NUOnline)

Sumber: Nu Online

Santri Mandiri, Kuas

Jombang – Menjelang peringatan hari santri 22 oktober 2017, Panitia hari santri 2017 PCNU kabupaten Jombang mengadakan acara seminar dengan tema “Melacak rekam jejak santri dalam kemandirian” yang bertempat di UNIPDU Jombang. Dalam seminar tersebut menghadirkan dua narasumber, Prof Kacung Marijan Ph.D. dan  Bapak Fauzi Rahman, seorang alumni pondok pesantren Nurul Jadid Paiton yang sukses menjadi owner titian group.

Ketua pelaksana hari santri 2017 dalam sambutanya menyatakan bahwa kegiatan ini akan mendorong para santri untuk lebih mandiri.

“Santri tidak hanya ngaji dan ngaji, tetapi juga mengembangkan kemandiriannya selama di pondok diaplikasikan didalam kehidupan berekonomi. Sejarah mencatat, KH. Hasyim Asy’ari setiap hari Senin dan Kamis meliburkan ngajinya. Beliau berdagang dan santrinya diberikan keleluasaan untuk mengisi waktu libur dengan kegiatan-kegiatan sosial atau bahkan bernuansa ekonomis guna menunjang kebutuhannya.”

Pria yang kerap disapa Gus Aik ini juga mendorong kaum muslim untuk menguasai linding sektor perekonomian.

“Selama ini sektor ekonomi dikuasai oleh non muslim, padahal jika kita sadari bahwa kaum santri memiliki potensi yang sangat besar. Sudah saatnya santri menjadi produsen jangan hanya menjadi konsumen sehingga keuntungan dimiliki oleh golongan-golongan tertentu saja”

Seperti diketahui bahwa tahun ini adalah tahun ketiga perhelatan akbar hari santri yang dimulai dari tahun 2015. Hal ini tertuang dalam keputusan presiden No 22 tahun 2015. Pada tahun ini hari santri memiliki tema besar “Santri Mandiri, NKRI Hebat”.

Catatan Kyai

Mematangkan “RUU Pesantren”

Oleh Abdul Ghaffar Rozin[1]

Pemerintah sedang giat-giatnya memperhatikan kehidupan keagamaan umat. Bukan sekadar kunjung-mengunjungi para tokoh agama, komitmen pemerintah dibuktikan dengan memacu sinergitas program-kebijakan yang konkrit.

Bagi pemerintah, organ keagamaan jadi harapan mengawal pembangunan nasional. Bahan bakar mengisi pembangunan adalah penduduk yang berpendidikan sekaligus berkarakter kokoh. Mengemukanya perhatian pada kehidupan keagamaan ini telah ditangkap oleh DPR RI dan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (RUU Pesantren).

Pertengahan Oktober lalu, RUU telah disepakati sebagai inisiatif DPR RI. Dengan dikirimnya RUU dari legislatif ke eksekutif untuk ditanggapi dalam Amanat Presiden, semua kalangan—terutama masyarakat pesantren—serius membahas.

Pengajuan RUU menjadi bukti kesadaran bahwa lembaga pendidikan keagamaan penting perannya. Tugas besar Pemerintah menanti, yaitu memikirkan bagaimana agar RUU betul-betul bisa menjawab kebutuhan dan mengawal pembahasan di DPR.

Mematangkan RUU

Ada kondisi tertentu yang perlu dicatat. Walaupun sering disebut “RUU Pesantren”, konten di dalamnya mencakup lintasagama (Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu). RUU ini pun didasari keperluan mewadahi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan.

Di tengah semangat menghadirkan negara, muncullah dinamika proses perundangan. Benang merah beragam masukan adalah anatomi pasal dan struktur kebijakannya. Dan disadari atau tidak, potensi penyeragaman pendidikan dan kegiatan keagamaan adalah hal yang krusial.

Pertama, tentang anatomi pasal dan struktur kebijakan. Besarnya jumlah dan peran pesantren ternyata belum membuat pasal tentang pesantren proporsional dan representatif. Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah pesantren mencapai 28.194 unit pada 2018. Sayangnya, dalam 169 pasal dalam “RUU Pesantren”, aturan kepesantrenan hanya 14 pasal. Selebihnya 16 pasal normatif, 35 pasal tentang pendidikan diniyyah, dan 104 pasal tentang pendidikan keagamaan non-Islam.

Melihat proporsi, dapat dikatakan RUU ini masih berada pada taraf “menyelipkan” pesantren dalam pasal teknis. Mengenai struktur kebijakan, kerja sinergi lintas-kementerian masih minim tersurat dalam RUU. Hanya satu kementerian yang disebut dalam RUU, yaitu Kementerian Agama yang bertugas sebagai “loket perijinan”.

Kedua, potensi penyeragaman pesantren. Konten serba minimalis dikhawatirkan akan berbanding lurus dengan potensi penyeragaman yang menjadi “masalah besar” pesantren. Pesantren berkembang dalam tradisi, kekhasan, dan independensinya. Maka, wajar jika masing-masing pesantren punya metode pendidikan bahkan kebiasaannya yang khas.

Memang, setiap bentuk kehadiran negara selalu akan mengharuskan ada titik kompromi pada urusan independensi ini. Namun, bukan berarti negara bisa masuk hingga hal mendasar, misalnya ujian. Setiap pesantren (dan kiai) memiliki ukuran kelulusan santri. Dalam RUU, ada pasal yang mengamanatkan ujian nasional di pesantren dalam paradigma sistem dan standar pendidikan nasional untuk menentukan kelulusan santri. Padahal, selain sistem dan standar itu sendiri yang masih butuh banyak penyempurnaan, penerapannya akan mengesampingkan keragaman karakter pesantren.

Memang problematik karena kerangka RUU ini memakai perspektif standarisasi pendidikan. Pendekatan standarisasi digunakan di hampir seluruh bagian, bahkan menjadi kalimat pembuka RUU. Masalah anggaran pendidikan Islam agaknya salah satu alasan diangkatnya RUU. Selama ini, 20 persen APBN untuk pendidikan (Rp 444 triliun). Dari alokasi tersebut, layanan pendidikan Islam mendapat Rp 50,4  triliun (12 persennya), dan pendidikan pesantren dan diniyyah tidak sampai Rp 1 triliun.  

Tetapi, katakanlah regulasi ini mengusung pendekatan penyeragaman demi tujuan anggaran dan bantuan, hal tersebut adalah mispersepsi para pengusul RUU dalam melihat kebuhan pesantren melulu soal anggaran.

Peran dan Rekognisi

Alokasi anggaran buat pesantren memang wujud kehadiran negara paling konkrit. Tetapi, jangan dilupakan bahwa kebutuhan mendasar pesantren (dan lembaga pendidikan keagamaan) bukan anggaran, melainkan rekognisi. Terdapat dua komponen rekognisi, yaitu: 1) Pengakuan atas peran pesantren, dan 2) Penerjemahan rekognisi tersebut dalam norma perundangan.

Dalam komponen pertama, pengakuan peran ditumpulkan RUU karena konten standarisasi dan perijinan. Peran pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan terjebak administrasi pendidikan.

Dalam aspek pendidikan, selain problem standarisasi, tidak semua pesantren fokus pada pendidikan diniyah formal (PDF). Hal inilah yang sempat keras disuarakan ratusan kiai pesantren  yang menganut sistem mu’adalah karena tidak terakomodir. Pun dalam aspek dakwah dan pemberdayaan, RUU yang mengangkat judul “pesantren” ini justru belum menyentuhnya. ̦Padahal, pesantren adalah bangunan kultural yang terbentuk dari figuritas, lokalitas, tradisi, serta keragaman metode pengajaran.

Lebih dari 28 ribu pesantren adalah sentrum pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Dengan arah pemerintah yang mulai melihat pesantren sebagai mitra pencapaian target nasional (SDM, ekonomi, dan sosial), terbentanglah jalan pembangunan seandainya konten RUU mampu merekognisi peran tersebut.

Dalam komponen kedua, konsep otonomi agaknya menjadi relevan untuk menerjemahkan kehadiran negara dalam merekognisi pesantren. Lalu apa saja yang diotonomikan di pesantren? Pertama, otonomi pendidikan pesantren yang mencakup: 1) Tradisi dan metode; 2) Infrastruktur; dan 3) Pengelolaannya. Otonomi pendidikan pesantren adalah mengakui dengan penguatan dan dukungan; alih-alih menimbulkan penyeragaman, intervensi, atau standarisasi.

Kedua, otonomi finansial pesantren. Pesantren ditopang dengan swadaya (self-financing) dan dukungan warga. Demikian juga, pesantren punya caranya sendiri mengelola sumber daya untuk kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kehadiran negara jangan berimplikasi menarik pesantren dalam rezim administratif yang menghambat.

Ketiga, otonomi peran kemasyarakatan pesantren. Sebagai bangunan kultural, ketiga peran pesantren (pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan) adalah “paket” yang terjalin jadi satu. Ketika nanti diatur otonomi peran kemasyarakatan, bukan pasal-pasal yang membatasi yang dibutuhkan. Alih-alih membatasi, justru RUU ini perlu bicara bagaimana negara mendukung dan mengoptimalkan karakter khas pesantren untuk meningkatkan peran kemasyarakatan masing-masing pesantren.

Sederhananya, melalui produk perundangan, negara perlu menempatkan pesantren sebagai kelembagaan indigenous atas model pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Negara dan Pesantren

Hubungan ideal pesantren dan negara adalah kemitraan (partnerships), bukan subordinatif. Eksistensi pesantren sudah ada sebelum eksistensi negara. Dalam perannya pun, pesantren mengisi fungsi pelayanan negara. Maka, kehadiran dan dukungan negara bukan opsional, namun kewajiban.

Para pengampu kepentingan perlu menawarkan formula khusus (bukan hanya kompilasi aturan yang sudah pernah ada) untuk mengakomodir beragamnya tipe pesantren. Sebagai produk perundangan, RUU ini nantinya akan berlaku pada seluruh pesantren dari beragam kultur keorganisasian masyarakat. Mematangkan RUU adalah ikhtiar mengelola penerimaan publik dan meminimalisir penolakan.

Jika rekognisi negara tepat, implikasinya positif untuk jangka panjang. Ikatan sosial yang kuat di masing-masing pesantren adalah modal besar untuk kepentingan dorongan sektoral (SDM, ekonomi, dan sosial) dan subsektoral (seperti UMKM, kesehatan, ketenagakerjaan, cegah radikalisme, dan sebagainya). Oleh karena itu, esensi RUU Pesantren minimal harus mampu memperkuat akar pesantren. Dan dengan luasnya sektor dan subsektor yang dapat digerakkan pesantren, sinergi lintas-kementerian perlu dilibatkan.

Ada dua pilihan besar dalam mematangkan RUU ini. Pertama, taruh kata versi RUU yang sekarang akan diseriusi apa adanya, maka struktur regulasi di dalamnya perlu dicermati. Konten RUU yang melibatkan unsur kelembagaan agama lain juga perlu ditata ulang dalam setiap komponen rekognisinya (peran hingga otonomi). Sehingga, tidak terkesan sekadar ditempel sebagai pelengkap, namun direkognisi secara setara, proporsional, dan utuh.

Kedua, memangkas fokus RUU pada konten kepesantrenan, dan paralel menyiapkan produk perundangan lain yang lebih kompatibel untuk lembaga keagamaan di luar pesantren. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pesantren adalah bangunan kultural, ada perbedaan mendasar dengan pendidikan keagamaan lain. Pada Sekolah Minggu dan Katekisasi di Kristen, tidak memungkinkan pelayanan ibadah gereja distandarisasi dengan batasan minimal peserta dan kewajiban ijin. Di Katolik, peribadatan internal dan mandiri oleh gereja kontradiktif dengan pengaturan dalam RUU. Konteks khusus pun ada di Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Di sinilah, tugas semua pihak memastikan proses perumusan regulasi bisa membuka jalan pencapaian tujuan esensial, bukan ala kadarnya.


[1] Abdul Ghaffar Rozin, Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri, Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI-NU).

Gus Rozien: Pesantre

BOGOR- Ketua Rabithah Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) KH Abdul Ghoffar Rozien (Gus Rozien) mengusulkan agar pemerintah melibatkan pesantren secara aktif saat menyusun kurikulum pesantren muadalah. Menurutnya standarisasi kurikulum pesantren muadalah, tidak bisa dibuat sendiri oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

“Terkait pesantren muadalah, pihaknya meminta pemerintah melanjutkan kelengkapan regulasi muadalah hingga level Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Membuat kurikulum tersebut tidak dapat meninggalkan pesantren,” ujar Gus Rozien yang juga Ketua RMI NU saat seminar hasil riset Puslitbang Kemenag tentang pesantren muadalah di Wisma PP Cisarua, Bogor, Selasa (24/11).

Selain itu, lanjut Gus Rozien, pemerintah perlu melibatkan pesantren dalam menginisiasi revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Gus Rozien juga menyampaikan kalangan pesantren mengharapkan kedepan dukungan pemerintah lebih konkret.

“Pemerintah selayaknya memberikan ruang yang cukup bagi pesantren untuk mengembangkan keilmuan dan sekaligus memberikan pengakuan bagi para lulusannya. Aksi nyata pihak Kemenag dan kementerian terkait untuk memahami dan melaksanakan PMA No 18 Tahun 2014 secara serius, integral, tidak parsial,” tuturnya.

Gus Rozien menuturkan agar pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap guru-guru pesantren. Menurutnya hal penting lainnya adalah perhatian terhadap fasilitas seperti perpustakaan yang lengkap dan nyaman, sekaligus operasionalnya. “Kebutuhan seperti bangku, AC, dan komputer tidak perlu jadi prioritas,” tutup Putra KH. M. A. Sahal Mahfudh ini.

RMI-NU Apel Akbar Sa

Solo (Antaranews Jateng) – Rabithah Ma`ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) merupakan asosiasi pondok pesantren se-Indonesia akan menggelar Apel Akbar Santri Nusantara 2018 dalam memperingati Hari Santri Nasional yang dipusatkan di Bentang Vastenburg Solo, Sabtu (20/10).

Pada Apel Akbar Santri Nusantara tersebut akan dihadiri sebanyak 50.000 santri pondok pesantren dari 34 provinsi di Indonesia, dan rencana juga dihadiri Oleh Presiden RI Joko Widodo, yang memimpin langsung acara tersebut, kata Ketua Pengurus Pusat RMI-NU H. Abdul Ghoffar Rozin, di Hotel Kusuma Said Solo, Kamis.

Abdul Ghoffar Rozin yang sering dipanggil Gus Rozin itu, mengatakan mengapa Presiden Joko Widodo yang memimpin apel akbar tersebut, karena beliau dari sejarah yang menetapkan Hari Santri Nasional pertama pada 2015.

Presiden sebagai simbol Negara dan Ponpes menjadi bagian dari Bangsa Indonesia, sehingga dalam pengembangkan pesantren negara harus hadir secara riil dan politik.

?”Ponpes saatnya dijadikan mitra di dalam membangun karakter bangsa, sehingga kehadiran Presiden sebagai simbol negara menjadi sangat penting,” kata Gus Rozin yang didampingi oleh Sekretaris RMI-NU Habib Sholeh selaku ketua paniti pelaksanaa acara.

Pada acara Apel Akbar Nusantara tersebut, kata dia, jadwalnya sempat mundur dua kali awalnya akan digelar di Stadion Sriwedari Solo pada Minggu (7/10), tetapi kemudian diundur Sabtu (13/10), dan akhir ditetapkan digelar di Benteng Vastenburg Solo, Sabtu (20/10).

Gus Rozin mengatakan acar apel akbat tersebut merupakan ajang kosolidasi para santri supaya memiliki atau menguatkan kembali rasa kebersamaan untuk meneguhkan dan bersama-sama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nanti ada perwakilan dari santri seluruh nusantara untuk menyampaikan ikrar tekad santri untuk menjaga NKRI.

“Acara ini, sebagai peneguhan komitmen kaum santri dalam menjaga berdirinya NKRI,” ucap Gus Rozin.

Gus Rozin menegaskan pada acara kegiatan peringatan santri nusantara bertepatan masuk masa tahun politik, maka hal ini bukan acara kampanye sehingga tidak ada atribut apapun yang mendukung salah satu calon. Pak Joko Widodo diundang sebagai Presiden RI bukan sebagai calon Presiden.

“Kami mengimbau masyarakat bisa menjaga acara ini, tidak ada atribut parpol atau kampanye apapun, dan semuanya sesuai aturan dalam Pemilu,” ujar Gus Rozin.

Menurut dia, ulama dan santri dari dahulu hingga sekarang menjadi motor penggerak kesatuan nasional, menjaga Pancasila, dan merawat perbedaan.

Melalui Apel Akbar Santri Nusantara itu, menjadi momentum peneguhan komitmen kaum santri tetap menjadi penjaga Bangsa dan Negara Indonesia dari upaya dan gerakan yang mengancam NKRI. Indonesia sebagai “nation state” degan Pancasila sebagai ideologi adalah dinilai, tidak berbenturan dengan nilai-nilai agama.

Selain itu, kegiatan Apel Akbar tersebut juga menjadi bagian untuk mendorong pemahaman kaum pesantren atas kondisi kebangsaan kekinian dan ke depan. Hal ini, saat terbaik untuk dapat memaknai Hari Santri sesuai dengan dinamika zaman yang makin berkembang.

Tantangan pertama bangsa ini, dalam menghadapi ideologi yang mengancam eksistensi NKRI damn sekelompok oraganisasi yang menjadikan radikalisme dan terorisme harus dilawan.

“Santri harus senantiasa menjadi pionir dalam mewujudkan perdamaian dunia,” katanya.

Menurut dia, yang kedua santri perlu ikut terlibat dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerataan pembangunan khususnya dalam bidangh ekonomi menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak termasuk pesantren.   Pewarta : Bambang Dwi Marwoto
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Siapkan Santri Mandi

Semarang, NU ONline
Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) atau Asosiasi Pesantren NU bekerja sama dengan PT Astra Internasional, dan Pesantren Sunan Gunung Jati menggelar Seminar Kampung Berseri Astra (KBA) Sociopreneur Pesantren di Sunan Gunung Jati Ba’alawy, Gunungpati, Semarang, Rabu (26/09). 
Pengurus Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA) Qasim Hidayatullah menjelaskan, yayasan ini didirikan pada tahun 1980 dengan spirit seperti pohon rindang. “Jadi setiap orang bisa berteduh di bawah pohon rindang ini.” katanya. 
Bentuk dari pada bakti PT Astra lanjutnya, sementara ini sudah berjalan melalui berbagai pendampingan, pelatihan, pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Di Semarang, salah satunya di Ambarawa. Di Jawa Tengah ada di Tegal, Klaten.
“Jadi Astra ini ingin sejahtera secara rama-ramai, tidak sendiri. Nanti dengan koperasi, misalnya Pesantren Gunung Jati punya produk, dan dikasih label Sunan Gunung Jati,” jelasnya kepada NU Online.
Saat ini kerjasama yang telah terjalin antara Astra dengan Pesantren Sunan Gunung Jati adalah dalam bidang otomotif dan perbengkelan. 
“YDB tidak asing dengan pesantren, YDBA memberikan peluang bagi santri untuk menjadi mekanik yang mandiri, syaratnya sudah lulus SMA, lewat Program Putus Sekolah (PPS). Nantinya bisa bekerja dengan AHASS motor,” tandas Qasim.   Pengurus PP RMI Pusat Khoironi menjelaskan, tidak hanya bekerja sama tentang perbengkelan, RMI siap memfasilitasi pesantren-pesantren yang ingin mengembangkan bisnisnya di bidang apapun.  
“Sering-sering main ke RMI. Nanti ada kerjasama apa, bisa kita komunikasikan.  seumpama ingin jadi distributor Wings Food, Garuda Food, nanti kita kasih aksesnya ke pabrik,” tandasnya. 
Bagi komunitas pesantren yang ingin konsultasi dengan RMI seputar bisnis pesantren, bisa menghubungi narahubung 082125151986 atas nama Khoironi. Atau bagi yang ingin berhubungan dengan YDBA dapat menghubungi narahubung 08114014045 atas nama Qasim. 
Acara yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maemun bersama komunitas-komunitas pesantren se-Jawa Tengah ini, selain seminar, juga menghelat pameran hasil produk-produk sociopreneur dari komunitas pesantren serta masyarakat. (Ahmad Mundzir/Muiz