dafit

4 Respon untuk &#821

Dalam lintasan sejarah manusia, sains yang berpusat pada rasio dan agama yang bertumpu pada iman lebih sering tampak bersebrangan daripada bergandeng tangan.

Galileo dan Darwin adalah salah satu ilmuan yang harus mendapat fatwa sesat karena teorinya bertentengan dengan gereja saat itu. Sementara dipihak intelektual juga menuding kaum agamawan secara kelompok irrasional. Karl Marx, Nietzche, Freud, adalah salah satu contoh. Karl Marx, misalnya, menuduh agama sebagai candu, Freud menilainya sebagai penyakit neorusis, dan Nietzche mendeklarasikan kematian tuhan, serta beberapa tokoh lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, sains tampaknya lebih superior dan memenangkan pertarungan tersebut, terlebih setelah masa pencerahan (Enlightenment) dan revolusi industri di Inggris. Peradaban modern yang bersumber rasionalisme Descartes semakin mejelit. Bahkan, Carl Sagan menyimpulkan bahwa tak ada campur tangan manusia dalam penciptaan alam semesta ini. Karena itulah, agamawan menilai kalangan saintis sebagai ateisme.

Kemenangan sains ini terus berkembang sampai pada akhirnya muncul sebuah kesadaran baru yang ditandai oleh skeptisisme ala David Hume (1711-1776). Terlebih, setelah Ian G. Barbour menemukan sebuah formulasi baru dalam menyandingkan agama dan sains melalui beberapa karya, diantaranya Issues in Science and Religion (1966). Agama dalam banyak ditempatkan sebagai mitra dan saling melengkapi. Dalam konteks inilah, Margaret Werheim dalam Pythagora’s Trousers; God, Physics, and Gender Wars (1996) menyatakan bahwa pengembangan fisika dan astronomi modern sejak semula tidak lepas dari motivasi dan semangat keagamaan. Maka, kelahiran Center for Theology and Natural Sciences (CTNS) tahun 1981 dan Yayasan Templeton yang mendedikasikan diri untuk hal tersebut diatas merupakan kabar yang sangat baik.

Empat Relasi Agama dan Sains

Ian G. Barbour dalam penilaian kebanyakan intelektual adalah peletak dasar perbincangan kontemporer sains dan agama. Hal ini tidak terlepas dari jasa dan karya Barbour yang sangat banyak, fenomenal dan mampu menemukan formulasi relasi agama dan sains. Diantara beberapa karyanya adalah Religion in Age of science (1990), Issues in Science and Religion (1966), When Science Meets Religion (2000), dan beberapa karya ilmiah lainnya. Hal ini bukan berarti, sebelum Barbour tidak ada perbincangan yang serius perihal agama dan sains. Jauh sebelum itu, sejumlah intelektual telah mendiskusikan secara mendalam. A.N Whitehead, misalnya, melalui filsafat prosesnya juga telah berbincang tentang hal ini.

Tetapi, kehadiran Ian G. Barbour cukup memberi warna tersendiri bagi konsep agama dan sains. Melalui karya-karya tersebut, terutama Religion in Age of science (1990) sebagaimana yang ditulis oleh Moh Iqbal dalam Relief edisi Januari 2003 memberikan empat tipologi agama dan sains.

1. Konflik

Ian G. Barbour dalam buku When Science Meets Religion (2000; hlm 11-17) menjelaskan bahwa bentuk pertama ini menempatkan sains dan agama secara diametral dan konfrontatif. Dalam paradigma konflik dijelaskan bahwa seorang ilmuan tidak serta merta percaya terhadap kebenaran sains. Agama dinilai tidak mampu menjelaskan dan membuktikan kepercayaannya secara empirik dan rasional. Karena itulah, kebenaran hanya bisa diperoleh oleh sains, tidak oleh agama. Sementara itu, kaum agamawan beragumen sebaliknya. Baginya, sains tidak punya otoritas untuk menjelaskan segala hal yang ada dimuka bumi ini.

Rasio yang dimiliki oleh manusia sebagai satu-satunya instrumen sains sangatlah terbatas dan dibatasi. Maka, untuk menjelaskan segala fenomena dan misteri dunia hanya bisa dipaparkan oleh agama.

Model konfrontatif diatas dalam pandangan Barbour diwakili oleh biblical literalism dan scientific materialism. Biblical Literalism berkeyakinan bahwa kitab suci berlaku universal, valid, final dan memberikan data kebenaran yang tak terbantahkan. Sementara scientific materialism berpendirian bahwa hanya sains-lah satu-satunya jalan untuk mendapat kebenaran. Dalam kerangka inilah, A.J Ayer (1910-1991) bertanya apakah ada gunanya percaya kepada Tuhan sementara ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan karena dapat diuji secara emperik dan rasional. Antony Flew juga berpendapat bahwa penjelasan alamiah lebih rasional daripada penjelasan agama. Begitu pula dengan Jeal Paul Sartre (1905-1980) menyatakan bahwa jika memang Tuhan benar-benar ada, ia harus di tolak, dienyahkan sebab gagasan tentang Tuhan menafikan kemerdekaan manusia. Baginya, “L’esistence de L’homme exclet L’existence de dio (eksistensi manusia meniadakan eksistensi Tuhan)”

2. Independen

Bentuk kedua ini berpendirian bahwa antara agama dan sains memiliki wilayah, metode, dan standar kebenaran masing-masing, sehingga tidak perlu mengandaikan adanya dialog atau kerjasama. Langdan Gilhey sebagaimana yang dikutio oleh Ian G.Barbour (2000) memberikan perbedaan mendasar antara agama dan sains. 1] sains menjelaskan data obyektif, umum dan berulang-ulang, agama bercakap tentang eksistensi tatanan dan keindahan dunia. 2] sains mengajukan pertanyaan “bagaimana”, sementara agama menyodorkan pertanyaan “kenapa”, 3] Dasar otoritasi sains adalah koherensi logis dan kesesuaian eksperimental, sementara dalam agama berasal dari tuhan/wahyu, 4] sains bersifat prediktif dan kuantitatif, sementara agama cenderung menggunakan bahasa simbolik.

Model seperti ini sebenarnya lahir untuk mengakhiri pertentangan sains dan agama. Akan tetapi, sesungguhnya akan mempertajam pertentangan keduanya. Sebab, keduanya berjalan tanpa ada dialog dan kerjasama. Maka, jalan alternatif adalah dialog.

3. Dialog

Model ketiga ini tidak menempatkan agama dan sains secara diametral, tetapi ditempatkan secara sejajar untuk melakukan kerjasama, kontak diantara keduanya. Tujuannya adalah mencari dan menemukan persamaan dan perbedaan antara sains dan agama. Berbeda dengan bentuk independent yang mengedepankan perbedaan, model dialog ini justru berusaha mencari titik persamaan diantara sains dan agama. Barbour selanjutnya menjelaskan ada dua hal yang sama antara agama dan sains; yakni kesamaan metodologis dan kesamaan konsep. Secara metodologis, kebenaran sains tidak selamanya obyektif dan kebenaran agama tidak selamanya subyektif. Obyektivitas yang sangat diagungkan oleh sains sesungguhnya melibatkan unsur-unsur subyektifitas. Sementara secara konseptual, keduanya menemukan muara persamaan, misalnya, pada teori komunikasi informasi (communication of information).

4. Intgerasi

Alternatif terakhir yang dinilai Barbour sebagai relasi ideal antara sains dan agama dan integrasi. Secara definitif, Barbour tidak memberikan keterangan yang sangat jelas terhadap model ini. Yak pasti, model ini sebenarnya merupakan langkah berikutnya dari model dialog. Titik-titik perbedaan antara sains dan agama diupayakan untuk diintegrasikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya natural theology yang menyatakan bahwa bukti adanya desain pada alam semesta merupakan indikator bagi adanya Tuhan.

Seiring dengan Barbour, bagi penulis, agama semestinya dijadikan sebagai semangat dan landasan etika bagi sains. Hal ini sungguh sangat penting mengingat perkembangan sains yang semakin tidak manusia, bersifat destruktif terhadap alam dan manusia. Teknologi mekanistik, postivistik telah meluluhlantakan peradaban manusia. Kehidupan yang harmonis, damai, sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan oleh sains justru dalam batas-batas tertentu merusak kehidupan manusia. Karena itulah, sentuhan agama menjadi sangat penting. Toh, baik sains maupun agama sama-sama ingin menahbiskan dirinya sebagai penjelas agung terhadap semua hal. Keduanya, sama-sama tak menginginkan ada misteri dibalik jagad raya ini. Karena itu, keduanya menghabiskan energinya untuk menjawab teka-teki kehidupan, baik tentang manusia, alam bahkan juga Tuhan Yang Maha Transenden.

B. Islam dan Sains

Mengapa agama dan ilmu pengetahuan seringkali menemukan perdebatan yang cukup sengit? Alasannya keduanya memiliki standar dan sumber pengetahuan yang dianggap berlainan. Tidak jarang dalam sejarah kita menemukan suatu arena pertentangan antara agama dan sains yang tidak sedikit telah menimbulkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tragedi Galileo, Copernicus mungkin menjadi salah satu sample bagaimana pertentangan kutub agama dan sains sulit untuk disatukan.

Pada awal abad pencerahan pertentangan dua kutub tersebut lebih santer terdengar. Bedanya, kalau masa klasik sains harus bertekuk lutut pada otoritas agama, pada abad selanjutnya agama mulai ditelanjangi oleh modernitas. Lihatlah begitu tajamnya tradisi positivis Comtean telah menampar wajah agama dengan sebutan “salah satu proses rendah dari evolusi kesadaran mental manusia”. Bahkan penelitian ilmiah Charles Darwin secara telak telah memukul dan menelanjangi kebenaran kitab suci agama. Puncaknya adalah terbitnya buku “Sejarah peperangan antara sains dan Kristen” karya John William Draper dan Andrew Dickson White.

Namun, dewasa ini muncul “arus baru” khususnya di Amerika yang mempunyai kecenderungan untuk menyatukan agama dan sains. Kecenderungan ini dimulai pada tahun 1960-an dengan terbitnya buku Ian Barbour, Issues in Science and Religion (1966). Dalam buku tersebut dijelaskan secara sistematis bahwa “konflik” bukanlah satu-satunya cara untuk memandang hubungan sains dan agama., baik dalam sejarah maupun di masa ini. (lihat; Zainal Abidin Bagir, Pluralisme Pemaknaan Dalam Sains dan Agama; Beberapa Catatan Perkembangan Mutakhir Wacana Sains dan Agama, dalam Jurnal Relief (CRCS UGM) Vol I No I, Januari 2003 hlm. 04)

Paparan di atas hanya kita temukan dalam tradisi perkembangan ilmu pengetahuan di Barat di mana sains pernah menemukan konfrontasi yang begitu dahsyat dengan agama. Dalam islam, misalnya, perdebatan ini cukup ramai dikalangan ahli ilmu kalam (al-mutakallimin) klasik. Munculnya, aliran-aliran ilmu kalam seperti Mu’tazilah, Jabariah, Qadariah, Asy’ariyah tidak terlepas dari perbedaan pandangan dalam menempatkan akal dan wahyu. Jabariah (fatalism), misalnya, sangat tampak mengebiri dan menundukkan potensi akal dibawah kekuatan wahyu. Sehingga, segala hal yang terjadi dijagad raya ini sepi dari intervensi manusia. Itu semua semata-mata karena kehendak Tuhan (agama). Akal pikiran tidak mempunyai ruang untuk menemukan ruang bagi agama di ranah sosial. Satu-satunya instrumen yang bisa menjelaskan fenomena alam adalah agama.

Ketika berbicara tentang agama dan sains maka hal terpenting untuk disinggung adalah persoalan pertentangan iman dan akal atau wahyu dengan akal. Fungsi akal dalam Islam menemukan tempat yang semstinya. Dalam pengertian Islam akal bukanlah otak tetapi daya fikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-quran banyak sekali anjuran terhadap umat Islam untuk memnggunakan akal dalam menangkap sinyal keagungan Tuhan. Al-quran selain memiliki dimensi yang normative juga memiliki dimensi yang menggiring manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalnya. Dalam Al-qur’an banyak sekali ditemukan idiom-idiom dan anjuran bagi umat Islam untuk berbuat secara empirik-praktis dengan cara meneliti, mencari data dari alam sekitar semisal pergantian malam dan siang, proses kehidupan biologis, dan misteri alam semesta (Amin Abdullah, 1995, hlm 233)

Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam. Dalam tradisi Islam, kecenderungan untuk mempertentangkan agama dan sains tidak banyak kita temukan. Bahkan arus baru untuk menyatukan agama dan sains seperti yang dimuali oleh Barat justru sudah dimulai pada era klasik Islam. Kita akan melihat betapa megahnya peradaban Bagdad dalam mengkombinasikan pengetahuan ilmiah dengan pengembangan ilmu keagamaan. Prerstasi bersejarah ini merupakan prestasi yang belum pernah kita temukan dalam sejarah manapun. Sejarah pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam yang dimulai sejak abad kedelapan dan kesembilan ditandai dengan penerjemahan literatur ilmu pengetahuan dari Yunani berlangsung yang tanpa mengenal kategori ilmu agama dan umum.

Pada masa inilah kita temukan sejumlah tokoh semisal Ibnu Sina (Avecina), Ibnu Rusyd (Averous), al-Farabi, al-Khawarizmi, al-Jabar, al-Kindi dan Ibnu Hayyan yang terkenal tidak hanya pada bidang agama tetapi juga mencakup bidang-bidang pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu astronomi, matametika dan ilmu umum lainnya.

Kesadaran masa itu dapat kita sebut dengan kesadaran integratif-holistik; artinya tidak ada batas pembeda antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Karena dua elemen ini diyakini sebagai sarana untuk menemukan anugerah dan keagungan Tuhan yang menjelma dalam alam ciptaannya. Namun, tentu saja kesadaran itu tidak hanya tumbuh karena tekanan sosiologis dan politis semata. Faktor pembentuk yang disadarkan pada motivasi teologis di mana Islam sangat menganjurkan penggunaan akal, juga berperan dalam membangun kesadaran ilmiah tersebut.

Kalau kita secara aksiologis pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki dua karakteristik. Pertama, kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh umat Islam saat itu diarahkan untuk membangun peradaban yang lebih unggul dari peradaban di sekitarnya. Umat Islam meyakini bahwa Islam tidak hanya berposisi sebagai agama tetapi juga sebagai kebudayaan dan peradaban.

Corak kedua, munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahun semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Menurut Sayyed Hossien Nasr bahwa pengembangan ilmu yang dilakukan oleh ulama klasik ini tidak hanya dijiwai oleh jiwa ilmiah tetapi juga untuk menyatakan hikmat pencipta dalam ciptaannya (Harun Nasution, 1986. hlm 68). Motivasi seperti itulah yang membangkitkan ghairah umat Islam dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang tidak terkotakkan dengan ilmu agama dan umum. Dari dua karekteristik di atas dapat dilihat Islam menempatkan pengembangan sains tidak sebagai pengembangan ilmu murni tetapi sebagai sains instrumental yang menjamin terhadap bangunan kesadaran yang mantap dan kebudayaan yang mapan.

Sayangnya, pada paruh perjalanan selanjutnya ketika peradaban Islam dijarah oleh orang Eropa dan muncul pusat baru peradaban dunia dari Barat, umat Islam tidak menyadari bahwa modernitas yang dibawa oleh Eropa adalah sama dengan yang mereka alami pada masa lampau. Karena telah banyak lupa akan peradaban Islam masa lampau, umat Islam tidak mengetahui bahwa di antara teori-teori Barat itu ada yang telah mendahului dalam Islam. Dan saat itulah muncul anggapan bahwa teori barat bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak mustahil umat Islam selama beberapa abad harus mengasingkan diri dengan ilmu non-agama. Karena mereka merasa bahwa ilmu umum adalah bagian yang berbeda dengan ilmu agama.

Paradigma kelimuan masa tersebut kita sebut dengan konfrontatif-isolated. Artinya masa di mana umat Islam mulai mengkotakkan ilmu agama-non agama serta menjahui ilmu non-agama karena dianggap bertentagan dengan ajaran Islam. Pengasingan umat Islam dengan ilmu tidak hanya menyebabkan kemunduran peradaban Islam tetapi juga timbulnya keengganan untuk menggunakan teori-teori umum yang dalam bidang pengkajian keagamaan. Sehingga paradigma kelimuan keIslaman yang berkembang dan merata adalah pengkajian yang normative, doktriner dan ortodoks.

Dari pemaparan historis di atas kita dapat menarik suatu pengalaman sejarah bahwa harus dipahami bahwa kemunduran dan runtuhnya perdaban Islam terjadi ketika umat Islam mengucilkan diri dari ilmu pengetahuan. Paradigma konfrontatif-isolated atau mungkin bisa kita sebut dengan nalar sekularistik yang dipraktekkan oleh umat masa kemunduran Islam patut menjadi pelajaran di masa yang akan datang. Tentu saja harus disadari bahwa produk keilmuan masa keemasan Islam sudah dipandang usang untuk diterapkan saat ini akan tetapi pada segi epistimologi, ontologi dan aksiologinya mungkin masih akan mengalami relevansi dengan kondisi saat ini. Wallhu ‘a’lam. [Hatim Gazali]

Sumber: Jurnal Justisia, Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Hatim Ghozali: Tidak

TANGERANG, – Sekitar pertengahan Oktober 2018, media masa diramaikan oleh pemberitaan kasus hoax yang menimpa Ratna Sarumpaet. Pasalnya, perempuan 60 tahun itu telah menyebar berita bohong terkait operasi plastik yang dilukukannya. Ia menyebut, memar di wajahnya akibat dikeroyok sekolompok orang tak dikenal.

Terkuaknya kasus Ratna, sempat melahirkan gerakan yang mendesak adanya hari anti hoax nasional atau menobatkan Ratna sebagai ratu hoax. Gerakan terebut, menurut Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (PP RMI) NU, Hatim Ghazali dinilai wajar, mengingat hoax adalah penyakit akut bagi masyarakat indonesia.

Dosen Universitas Sampoena itu menilai tidak ada jaminan seseorang kebal dari hoax. Apalagi, kecenderungan orang Indonesia berbagi dan bercerita cukup tinggi. “Sharing lebih gampang ketimbang producing,” katanya, saat menyampaikan materi diskusi di acara Mudzakar Ulama Kharismatik Se-Banten, dengan tema ’Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax’ di STISNU Nusantara Tangerang, Rabu (16/01/2019).

Hatim Ghazali ketiga dari kanan

Selain tingginya animo berbagi dan bercerita, merebaknya hoax menerutnya juga ditopang oleh majunya teknologi komuniasi, seperti media sosial. Di media sosial seseorang merasa memiliki kebebasan untuk melakukan dan mengatakan apapun.

“Di media sosial lebih banyak justifikasi tanpa verifikasi. Mereka cenderung tidak membaca secara mendalam tentang suatu topik tertentu dan membaca secara random tentang berbagai hal,” ungkapnya.

Ia berharap ada upaya hukum yang serius dalam menangkal hoax. “Sejauh ini yang dijerat hukum hanya produser hoax. Bagaimana dengan platform apakah mereka terlibat litersinya atau tidak? Menurut saya  perlu adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE),” tutupnya.

Dari pengamatan Hatim, hoax paling banyak bertemakan politik. Hal itu mengindikasikan bahwa hoax ini berjalan sistematis. [AD]

Ini Poin-Poin Yang P

JAKARTA,— Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa (16/10). Rabithah Ma’ahid Al Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) berpandangan bahwa substansi RUU pesantren masih perlu disempurnakan.

Ketua PP RMI NU, KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) mengatakan, RUU tentang Pesantren masih terbuka dan kemungkinan akan banyak perubahan pada RUU tersebut. RMI NU menyambut baik adanya inisiatif pembuatan RUU pesantren. Ini merupakan upaya yang luar biasa terhadap kemajuan pendidikan pesantren.

“Tetapi substansinya saya kira masih ada beberapa yang harus disempurnakan, pertama, yang dibutuhkan oleh pesantren adalah pengakuan terhadap tradisi, keilmuan dan budaya yang selama ini berkembang di pesantren,” kata Gus Rozin kepada Republika.co.id, Selasa (16/10).

Ia menerangkan, RUU tentang Pesantren baru mendorong pengakuan formal pesantren seperti pengakuan administrasi dan anggaran. Tapi RUU ini juga mengamanatkan adanya ujian nasional di pesantren. Padahal selama ini ujian nasional di dunia pendidikan formal saja masih menimbulkan perdebatan yang belum selesai.

Ia menegaskan, ketika RUU tentang Pesantren mengamanatkan adanya ujian nasional untuk pesantren, maka kebijakan ini akan membawa pesantren kepada kesegaraman pesantren. Padahal kelebihan pesantren ada pada keberagamannya karena setiap pesantren mengembangkan ciri khasnya sendiri. 

“Setiap pesantren mengembangkan keilmuannya sendiri, kekuatan dan ciri khas pesantren ada di situ sehingga tradisi pesantren tumbuh kuat menjadi patner negara dalam pembentukan karakter bangsa,” ujarnya.

Gus Rozin menyampaikan, RMI NU khawatir ketika ada amanat ujian nasional untuk pesantren, malah akan menghilangkan substansi pendidikan di pesantren. Di dunia penddikan formal saja, ketika orang sibuk mengejar ujian nasional maka substnasi dari pendidikannya banyak yang terlewat.

RMI NU menyampaikan, pengakuan terhadap pesantren baru sampai pengakuan administrasi dan anggaran. Tapi belum pada pengakuan tradisi, kebudayan dan keilmuan pesantren. Menurut RMI NU hal ini menjadi catatan penting.

*Berita telah diterbitkan oleh REPUBLIKA.CO.ID.

Di Perayaan HSN, Gus

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sedang dibahas di DPR, mendapat banyak tanggapan karena menimbulkan perdebatan terkait alokasi dana pesantren dan ujian nasional untuk pendidikan di pesantren.

SOLO, JAWA TENGAH — Pekan lalu, DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif dari DPR. RUU ini diprakarsai oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi PPP.

RUU ini menimbulkan kontroversi karena di dalamnya berisi alokasi anggaran negara dan daerah untuk lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, yang selama ini mandiri atau swadaya. Padahal anggaran bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya tidak terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Tak hanya itu, RUU ini juga menyoroti penyelenggaraan Ujian Nasional atau Ujian Negara bagi santri pondok pesantren. Selama ini, Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 tentang Pesantren memperbolehkan pesantren untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Hasil ujiannya akan diakui oleh pemerintah karena dianggap setara dengan sekolah-sekolah negeri.

Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulamase-Indonesia atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU, Abdul Ghoffar Rozin mengungkapkan RUU Pesantren perlu disempurnakan karena ada kekhawatiran mengenai penyeragaman pesantren yang selama ini mandiri pengelolaandan beraneka karakter pendidikan. Menurut Gus Rozin, RMI NU sudah mengumpulkan aspirasi dari masing-masing pondok pesantren yang beragam karakter pendidikannya.

“Pondok pesantren ‘kan karakter pendidikannya berbeda-beda. Jangan sampai Ujian Nasional itu sebagai bentuk penyeragaman. Sejak sebelum RUU itu dibahas di paripurna, kita sudah menyaring masukan-masukan dari berbagai pesantren. Ada pesantren salaf, yang punya pendidikan formal, ada pesantren yang hanya mengajarkan kitab saja, hafalan Al- Quran, semua kita tampung aspirasi mereka,” kata Abdul Ghoffar Rozin.

“Saat ini sedang tahap finalisasi usulan, kira-kira akan menyempurnakan RUU itu. Saya kira kalau kita bangun secara pelan-pelan, mendengarkan aspirasi pesantren, saya rasa tidak akan menggusur materi pembelajaran pesantren. Namun konstruksi hukum yang ada saat ini memang ada potensi ke arah itu. Saya kira kita masih punya cukup waktu, untuk memperbaiki, menyempurnakan RUU itu agar bisa mengakomodir kebutuhan riil pesantren,” lanjutnya.

Data RMI NU menunjukkan ada 23.300-an pesantren di Indonesia di bawah pembinaan RMI NU.

Sementara itu, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, saat menghadiri Muktamar Pemikiran Santri Nusantara di Ponpes Krapyak Bantul Yogyakarta pertengahan bulan ini mengungkapkan, pemerintah menilai perlu aturan jelas tentang apa yang disebut pesantren.

“Jangan sampai padepokan dengan gampang disebut pesantren. Kita perlu aturan yang jelas tentang apa itu pesantren. Definisi kami jelas, pesantren itu syarat utama ada lima: kyai yang menjadi tokoh sentral pendidikan di mana ilmu keagamaan dikembangkan. Kemudian ada santrinya dalam jumlah tertentu, ketiga ada kitab yang dikaji secara dalam, jangan sampai pakai kitab tidak jelas apalagi merujuk mbah Google di internet. Keempat berasrama, santri harus mondok, pendidikan berlangsung 24 jam, kemudian kelima ada masjid yang menjadi sentral lokasi pendidikan karakter keagamaan, pusat keislaman,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi saat menghadiri Apel Akbar Santri Nusantara di Benteng Vasterburg Solo, Sabtu malam (20/10) mengatakan Pemerintah menetapkan Hari Santri dengan berbagai program pengembangan pesantren sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan negara pada keberadaan pesantren.

“Saya sangat bersyukur Bangsa Indonesia dipandu dengan tradisi kesantrian yang kuat. Tradisi penghormatan dan penghargaan yang tinggi pada sesama manusia. Tiga tahun yang lalu saya menandatangani Keputusan Presiden mengenai penetapan Hari Santri Nasional, setiap 22 Oktober. Pesantren dengan segala keberagaman karakter pendidikannya dan tradisi daerah yang Berbhineka Tunggal Ika,” sambut Presiden Jokowi. [ys/uh]

*Berita telah diterbitkan oleh voaindonesia.com dengan judul “Hari Santri Nasional dan Nasib RUU Pesantren”

Gus Rozin: Santri Ha

Sleman, – Harapan bangsa ini di masa depan adalah kaum santri. Para santri mencatatkan diri sebagai sosok penting bagi berdirinya NKRI. Ketika negara ini coba dirusak persatuan dan kesatuannya, maka santri berdiri paling depan menjadi pejuang untuk bangsa ini. Inilah yang harus diperjuangkan kaum santri, khususnya dalam pemiluhan Duta Santri Nasional 2018 di Yogya ini.

Demikian ditegaskan Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (PP-RMI) PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin dalam acara puncak Harlah Fatayat NU dan Final Duta Santri 2018 di Gedung Graha Bakti Yasa Jalan Kenari Yogyakarta, Ahad (29/04).

“Dalam momentum ini, juga ada Ikrar Kebangsaan dan pengajian akbar. Ini luar biasa, karena Fatayat sudah melakukan 100 lebih acara. Selamat atas ikrar ini, semoga semakin menemukan relevansinya,” tegas Gus Rozin yang juga putra KHMA Sahal Mahfudh.

“Saat ini ada 23.300 pesantren di bawah naungan RMI. Kami dari Pimpinan Pusat RMINU bekerja sama dengan KH Habib Syakur menyelenggarakan Duta Santri Nasional pertama tahun 2016 menghasilkan santri yang layak menjadi Duta. Inilah sejarah awal diadakan Duta Santri Nasional,” imbuh Gus Rozin.

Dikatakan, santri selama ini bisa menahan untuk menunjukkan kemampuan. Namun sekali kali Santri harus bisa menunjukkan kemampuannya. Ini momentum yang sangat tepat. Harapan dari Duta Santri ini setelah melewati serangkaian ujian akan muncul yang akan menjadi icon Santri Nasional. Kita buktikan bahwa santri bisa lebih unggul dari pelajar yang lain.

“Ini menjadi tugas penting seorang Duta Santri untuk mengamalkan ajaran Islam Aswaja. Bukan itu saja Duta Santri juga harus menjaga para kaum muda Santri khususnya dari serangan intoleran. Santri harus bisa menegakkan nilai-nilai toleransi, cinta tanah air dan memiliki sifat santun kepada para kiai, ibu nyai serta para guru dan orang tua,” pungkasnya. (Red: Muiz)

*Berita pernah diterbitkan NU Online dengan judul sama.

Bangun Kemandirian,

Blora, – Ketua RMINU, KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin), mengajak kalangan pesantren membangun kemandirian politik, budaya dan ekonomi. Ajakan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada acara peresmian toko franchise kemitraan Khozin Shop kerjasama RMINU Blora dengan PT Indomarco Pratama yang berlokai di Jalan Mr Iskandar Blora.

“Kemandirian politik dan budaya bisa tercapai jika ada kemandirian ekonomi,” ujar Gus Rozin, Rabu (28/2).

Untuk membangun kemandirian ekonomi, tambahnya, RMI membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan pihak Indomaret. Kerja sama tersebut sudah dirintis mulai tahun 2016. Setelah melalui pembicaraan sekitar 6 hingga 7 bulan, akhirnya ketemu format kemitraan.

Banyak keuntungan yang bisa didapat dari pola kemitraan ini. Diantaranya dari struktur modal, pihak pesantren mendapat pinjaman modal 75 persen dan yang 25 persen disediakan oleh pesantren.

Modal tersebut baru mulai dibayar secara berangsur-angsur setelah toko franchise berjalan tujuh bulan. Setelah modal terbayar, maka toko tersebut akan menjadi milik pesantren.

Selain itu, produk lokal juga akan diberikan kesempatan masuk di toko franchise tersebut. Sehingga keberadaan Khozin Shop akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.

Gus Rozin mengatakan, kemitraan yang dikerjakan RMI bersama Indomaret memang merupakan pola baru. Karena pola baru sehingga masih mencari bentuk. Sehingga butuh piloting. Menurutnya, franchise ini strategis mengingat jumlah pesantren di Indonesia sangat banyak.

Selama ini, berbagai ikhtiar ekonomi yang dilakukan kalangan pesantren sering mengalami kegagalan. Karena itu, agar pola kimitraan ini dapat berjalan sukses diperlukan persiapan matang. Selain itu, untuk membuka franchise, juga dibutuhkan kesiapan pesantren. Diantara kesiapan tanah dan kesiapan modalnya.

“Untuk ukuran luas toko, bisa memilih ukuran 12 x 12 meter, 8 x 8 meter atau 6 x 6 meter,” ungkapnya.

Direktor Marketing PT Indo Marco Pratama, Wiwik Yusuf mengatakan, perusahaannya memiliki visi ekonomi kerakyatan. Karena itu, berbagai pihak diajak bermitra. Dalam kemitraan itu polanya macam-macam. Ada pola bermitra dengan perusahaan, koperasi, pribadi dan ada pola bermitra dengan pesantren.

“Kami ingin melibatkan banyak pihak dalam bermitra,” ungkapnya.

Produk-produk lokal, lanjutnya, juga akan dilibatkan dalam kemitraan tersebut. Sehingga pada saatnya produk lokal Blora tidak hanya dipasarkan di toko kemitraan di Blora saja, tetapi juga bisa dipasarkan di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. (Sholihin Hasan/Fathoni)

*Berita telah diterbitkan oleh Nu Online dengan judul sama.

RMI NU Pusat Serahka

Mataram, – Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) menyerahkan beasiswa bagi Santri, majelis ta’lim pesantren, hingga Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Pesantren terdampak gempa.

Penyerahan beasiswa dilakukan di Aula NU Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (8/11) dihadiri Plt Rais PWNU NTB, TGH Lalu Sohimun Faisal, Plt Ketua PWNU NTB, Masnun Tahir, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, dan Sekertaris PWNU NTB, H Lalu Winengan serta pimpinan Pesantren.

Ketua PP RMI KH Abdul Ghaffar Rozin mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra di bidang ekonomi untuk membantu pesantren terdampak gempa. “Kami menyalurkan beasiswa santri terdampak gempa sebanyak 25 Pesantren dan 25 majelis pesantren,” ujarnya kepada NU Online.

Selain itu, RMI juga memberikan bantuan kepada 5 pesantren untuk mengembangkan BLK. Masing-masing pesantren mendapatkan 1 Miliar. “Kita memberikan pengembangan BLK kepada pesantren terdampak gempa baik di Lombok dan di Palu untuk mempercepat recover,” kata Gus Rozin yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan sapaan akrabnya.

Sementara, Ketua Tim NU Peduli sekaligus Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah menyebutkan bahwa hari ini menyerahkan beasiswa kepada santri yang terdampak gempa. “Pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari program NU Peduli terhadap gempa Lombok-Sumbawa,” katanya.

Selain beasiswa, kata Baiq Mulianah, RMI juga pesantren diberikan BLK untuk memberikan kesempatan kerja bagi para santri. “Kami berharap dengan adanya BLK di pesantren bisa memberikan kemampuan bagi santri untuk menghadapi dunia kerja,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt ketua PWNU NTB, Masnun Tahir menyampaikan bahwa NU Peduli terus melakukan yang terbaik bagi pesantren yang terdampak gempa.

“Hari ini, RMI menyerahkan beasiswa, pengembangan majlis taklim, dan BLK bagi pesantren yang tetdampak gempa. Semoga ini bermanfaat untuk mempercepat proses rehab pascagempa,” pungkasnya (Hadi/Muiz)

*Berita ini pernah diterbitkan olen Nu Online dengan judul sama.

Gus Rozin: RUU Pesan

Jakarta, – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Agama telah disetujuai menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 16 Oktober 2018 lalu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama se-Indonesia atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdhotul Ulama (PP-RMI-NU), Abdul Ghoffar Rozin menyambut baik dan mengapresiasi.

Menurutnya RUU Pesentren dan Pendidikan Agama dapat menjadi jembatan organisasi keagamaan dalam turut serta mengawal pembagunan nasional. “Pengajuan RUU ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan keagamaan penting perannya,” ungkap Gus Rozin (sapaan akrab), di Kantor PP RMI NU Jakarta, Kamis (03/01/2019).

Diakui Gus Rozin, kendati memiliki peran strategis dalam pegembangan lembaga pendidikan keagamaan, RUU ini masih perlu disempurnakan. Ada beberapa poin yang masih harus diperbaiki. Gus Rozin mencatat, setidaknya ada dua hal yang perlu ditinjau.

Pertama, tentang anatomi pasal dan struktur kebjakan. Besarnya jumlah pesantren dan peran pesantren, 28.194 unit sesuai catatan Kementrian Agama, ternyata belum ada pasal tentang pesantren yang porposional dan representatif.

“Sayangnya, dalam 169 pasal tentang RUU Pesantren, aturan pesantren hanya 14 pasal. Selebihnya 16 pasal normatif, 35 pasal tentang pendidikan diniyah dan 104 pasal tentang pendidikan keagamaan non-islam. Sedangkan mengenai struktur kebijakan, kerja sinergi lintas kementrian masih minim tersurat dalam RUU. Hanya ada satu kementrian, yaitu Kemenag yang disebutkan, itupun sebagai ‘loket perezinan’,” paparnya.

Kedua, potensi penyeragamaan pesatren. Konten yang minimalis dikhawatirkan akan berbanding lurus dengan penyeragaman yang menjadi masalah besar dalam pesantren. Menurutnya, selama ini pesantren berkembang dalam tradisi, kekhasan dan independensinya. Maka wajar jika masing-masing pesantren punya metode pendidikan dan kebiasaan yang khas.

“Memang setiap bentuk kehadiran negara selalu akan ada titik kompromi pada urusan independensi ini. Namun bukan berarti bisa masuk dalam hal mendasar, sebagai contoh setiap pesantren dan kiai memiliki ukururan kelulusan santri. Dalam RUU, ada pasal yang mengamanatkan ujian nasional di pesantren dalam paradigma sisitem dan standar pendidikan nasional dalam menentukan kelulusan santri. Selain juga tandar dan sisitem tersebut juga masih butuh penyesuaian dalam penerapannya,” katanya.

Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri tersebut juga melihat pendekatan standarisasi digunakan pada hampir seluruh bagian, bahkan menjadi kalimat pembukan RUU. Ia melihat, masalah anggaran pendidikan agaknya salah satu alasan diangkatnya RUU ini.

“Selama ini, 20 persen APBN untuk pendidikan (Rp 444 triliun). Dari alokasi itu, layanan pendidkan Islam mendapat Rp 50,4 triliun (12 persen), pendidikan pesantren dan diniyah tidak sampai Rp 1 triliun. Namun katakanlah regulasi ini mengusung pendekatan demi tujuan anggaran dan bantuan, hal tersebut adalah mispersepsi para pengusul RUU dalam melihat kebutuhan pesantren yang melulu soal anggaran,” tutunya. Perlu diketahui, walaupun sering disebut RUU Pesantren, konten RUU ini mencakup lintas agama (Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu). Dimana didasari pada keperluan mewadahi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan.

Baca juga : Gus Rozin Dorong Keterlibatan Pesantren Dalam Penyusunan Kurikulum Pesantren Muadalah

1 5 6 7