dafit

Di Perayaan HSN, Gus

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sedang dibahas di DPR, mendapat banyak tanggapan karena menimbulkan perdebatan terkait alokasi dana pesantren dan ujian nasional untuk pendidikan di pesantren.

SOLO, JAWA TENGAH — Pekan lalu, DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif dari DPR. RUU ini diprakarsai oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi PPP.

RUU ini menimbulkan kontroversi karena di dalamnya berisi alokasi anggaran negara dan daerah untuk lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, yang selama ini mandiri atau swadaya. Padahal anggaran bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya tidak terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Tak hanya itu, RUU ini juga menyoroti penyelenggaraan Ujian Nasional atau Ujian Negara bagi santri pondok pesantren. Selama ini, Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 tentang Pesantren memperbolehkan pesantren untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Hasil ujiannya akan diakui oleh pemerintah karena dianggap setara dengan sekolah-sekolah negeri.

Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulamase-Indonesia atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU, Abdul Ghoffar Rozin mengungkapkan RUU Pesantren perlu disempurnakan karena ada kekhawatiran mengenai penyeragaman pesantren yang selama ini mandiri pengelolaandan beraneka karakter pendidikan. Menurut Gus Rozin, RMI NU sudah mengumpulkan aspirasi dari masing-masing pondok pesantren yang beragam karakter pendidikannya.

“Pondok pesantren ‘kan karakter pendidikannya berbeda-beda. Jangan sampai Ujian Nasional itu sebagai bentuk penyeragaman. Sejak sebelum RUU itu dibahas di paripurna, kita sudah menyaring masukan-masukan dari berbagai pesantren. Ada pesantren salaf, yang punya pendidikan formal, ada pesantren yang hanya mengajarkan kitab saja, hafalan Al- Quran, semua kita tampung aspirasi mereka,” kata Abdul Ghoffar Rozin.

“Saat ini sedang tahap finalisasi usulan, kira-kira akan menyempurnakan RUU itu. Saya kira kalau kita bangun secara pelan-pelan, mendengarkan aspirasi pesantren, saya rasa tidak akan menggusur materi pembelajaran pesantren. Namun konstruksi hukum yang ada saat ini memang ada potensi ke arah itu. Saya kira kita masih punya cukup waktu, untuk memperbaiki, menyempurnakan RUU itu agar bisa mengakomodir kebutuhan riil pesantren,” lanjutnya.

Data RMI NU menunjukkan ada 23.300-an pesantren di Indonesia di bawah pembinaan RMI NU.

Sementara itu, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, saat menghadiri Muktamar Pemikiran Santri Nusantara di Ponpes Krapyak Bantul Yogyakarta pertengahan bulan ini mengungkapkan, pemerintah menilai perlu aturan jelas tentang apa yang disebut pesantren.

“Jangan sampai padepokan dengan gampang disebut pesantren. Kita perlu aturan yang jelas tentang apa itu pesantren. Definisi kami jelas, pesantren itu syarat utama ada lima: kyai yang menjadi tokoh sentral pendidikan di mana ilmu keagamaan dikembangkan. Kemudian ada santrinya dalam jumlah tertentu, ketiga ada kitab yang dikaji secara dalam, jangan sampai pakai kitab tidak jelas apalagi merujuk mbah Google di internet. Keempat berasrama, santri harus mondok, pendidikan berlangsung 24 jam, kemudian kelima ada masjid yang menjadi sentral lokasi pendidikan karakter keagamaan, pusat keislaman,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi saat menghadiri Apel Akbar Santri Nusantara di Benteng Vasterburg Solo, Sabtu malam (20/10) mengatakan Pemerintah menetapkan Hari Santri dengan berbagai program pengembangan pesantren sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan negara pada keberadaan pesantren.

“Saya sangat bersyukur Bangsa Indonesia dipandu dengan tradisi kesantrian yang kuat. Tradisi penghormatan dan penghargaan yang tinggi pada sesama manusia. Tiga tahun yang lalu saya menandatangani Keputusan Presiden mengenai penetapan Hari Santri Nasional, setiap 22 Oktober. Pesantren dengan segala keberagaman karakter pendidikannya dan tradisi daerah yang Berbhineka Tunggal Ika,” sambut Presiden Jokowi. [ys/uh]

*Berita telah diterbitkan oleh voaindonesia.com dengan judul “Hari Santri Nasional dan Nasib RUU Pesantren”

Gus Rozin: Santri Ha

Sleman, – Harapan bangsa ini di masa depan adalah kaum santri. Para santri mencatatkan diri sebagai sosok penting bagi berdirinya NKRI. Ketika negara ini coba dirusak persatuan dan kesatuannya, maka santri berdiri paling depan menjadi pejuang untuk bangsa ini. Inilah yang harus diperjuangkan kaum santri, khususnya dalam pemiluhan Duta Santri Nasional 2018 di Yogya ini.

Demikian ditegaskan Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (PP-RMI) PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin dalam acara puncak Harlah Fatayat NU dan Final Duta Santri 2018 di Gedung Graha Bakti Yasa Jalan Kenari Yogyakarta, Ahad (29/04).

“Dalam momentum ini, juga ada Ikrar Kebangsaan dan pengajian akbar. Ini luar biasa, karena Fatayat sudah melakukan 100 lebih acara. Selamat atas ikrar ini, semoga semakin menemukan relevansinya,” tegas Gus Rozin yang juga putra KHMA Sahal Mahfudh.

“Saat ini ada 23.300 pesantren di bawah naungan RMI. Kami dari Pimpinan Pusat RMINU bekerja sama dengan KH Habib Syakur menyelenggarakan Duta Santri Nasional pertama tahun 2016 menghasilkan santri yang layak menjadi Duta. Inilah sejarah awal diadakan Duta Santri Nasional,” imbuh Gus Rozin.

Dikatakan, santri selama ini bisa menahan untuk menunjukkan kemampuan. Namun sekali kali Santri harus bisa menunjukkan kemampuannya. Ini momentum yang sangat tepat. Harapan dari Duta Santri ini setelah melewati serangkaian ujian akan muncul yang akan menjadi icon Santri Nasional. Kita buktikan bahwa santri bisa lebih unggul dari pelajar yang lain.

“Ini menjadi tugas penting seorang Duta Santri untuk mengamalkan ajaran Islam Aswaja. Bukan itu saja Duta Santri juga harus menjaga para kaum muda Santri khususnya dari serangan intoleran. Santri harus bisa menegakkan nilai-nilai toleransi, cinta tanah air dan memiliki sifat santun kepada para kiai, ibu nyai serta para guru dan orang tua,” pungkasnya. (Red: Muiz)

*Berita pernah diterbitkan NU Online dengan judul sama.

Bangun Kemandirian,

Blora, – Ketua RMINU, KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin), mengajak kalangan pesantren membangun kemandirian politik, budaya dan ekonomi. Ajakan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada acara peresmian toko franchise kemitraan Khozin Shop kerjasama RMINU Blora dengan PT Indomarco Pratama yang berlokai di Jalan Mr Iskandar Blora.

“Kemandirian politik dan budaya bisa tercapai jika ada kemandirian ekonomi,” ujar Gus Rozin, Rabu (28/2).

Untuk membangun kemandirian ekonomi, tambahnya, RMI membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan pihak Indomaret. Kerja sama tersebut sudah dirintis mulai tahun 2016. Setelah melalui pembicaraan sekitar 6 hingga 7 bulan, akhirnya ketemu format kemitraan.

Banyak keuntungan yang bisa didapat dari pola kemitraan ini. Diantaranya dari struktur modal, pihak pesantren mendapat pinjaman modal 75 persen dan yang 25 persen disediakan oleh pesantren.

Modal tersebut baru mulai dibayar secara berangsur-angsur setelah toko franchise berjalan tujuh bulan. Setelah modal terbayar, maka toko tersebut akan menjadi milik pesantren.

Selain itu, produk lokal juga akan diberikan kesempatan masuk di toko franchise tersebut. Sehingga keberadaan Khozin Shop akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.

Gus Rozin mengatakan, kemitraan yang dikerjakan RMI bersama Indomaret memang merupakan pola baru. Karena pola baru sehingga masih mencari bentuk. Sehingga butuh piloting. Menurutnya, franchise ini strategis mengingat jumlah pesantren di Indonesia sangat banyak.

Selama ini, berbagai ikhtiar ekonomi yang dilakukan kalangan pesantren sering mengalami kegagalan. Karena itu, agar pola kimitraan ini dapat berjalan sukses diperlukan persiapan matang. Selain itu, untuk membuka franchise, juga dibutuhkan kesiapan pesantren. Diantara kesiapan tanah dan kesiapan modalnya.

“Untuk ukuran luas toko, bisa memilih ukuran 12 x 12 meter, 8 x 8 meter atau 6 x 6 meter,” ungkapnya.

Direktor Marketing PT Indo Marco Pratama, Wiwik Yusuf mengatakan, perusahaannya memiliki visi ekonomi kerakyatan. Karena itu, berbagai pihak diajak bermitra. Dalam kemitraan itu polanya macam-macam. Ada pola bermitra dengan perusahaan, koperasi, pribadi dan ada pola bermitra dengan pesantren.

“Kami ingin melibatkan banyak pihak dalam bermitra,” ungkapnya.

Produk-produk lokal, lanjutnya, juga akan dilibatkan dalam kemitraan tersebut. Sehingga pada saatnya produk lokal Blora tidak hanya dipasarkan di toko kemitraan di Blora saja, tetapi juga bisa dipasarkan di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. (Sholihin Hasan/Fathoni)

*Berita telah diterbitkan oleh Nu Online dengan judul sama.

RMI NU Pusat Serahka

Mataram, – Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) menyerahkan beasiswa bagi Santri, majelis ta’lim pesantren, hingga Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Pesantren terdampak gempa.

Penyerahan beasiswa dilakukan di Aula NU Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (8/11) dihadiri Plt Rais PWNU NTB, TGH Lalu Sohimun Faisal, Plt Ketua PWNU NTB, Masnun Tahir, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, dan Sekertaris PWNU NTB, H Lalu Winengan serta pimpinan Pesantren.

Ketua PP RMI KH Abdul Ghaffar Rozin mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra di bidang ekonomi untuk membantu pesantren terdampak gempa. “Kami menyalurkan beasiswa santri terdampak gempa sebanyak 25 Pesantren dan 25 majelis pesantren,” ujarnya kepada NU Online.

Selain itu, RMI juga memberikan bantuan kepada 5 pesantren untuk mengembangkan BLK. Masing-masing pesantren mendapatkan 1 Miliar. “Kita memberikan pengembangan BLK kepada pesantren terdampak gempa baik di Lombok dan di Palu untuk mempercepat recover,” kata Gus Rozin yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan sapaan akrabnya.

Sementara, Ketua Tim NU Peduli sekaligus Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah menyebutkan bahwa hari ini menyerahkan beasiswa kepada santri yang terdampak gempa. “Pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari program NU Peduli terhadap gempa Lombok-Sumbawa,” katanya.

Selain beasiswa, kata Baiq Mulianah, RMI juga pesantren diberikan BLK untuk memberikan kesempatan kerja bagi para santri. “Kami berharap dengan adanya BLK di pesantren bisa memberikan kemampuan bagi santri untuk menghadapi dunia kerja,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt ketua PWNU NTB, Masnun Tahir menyampaikan bahwa NU Peduli terus melakukan yang terbaik bagi pesantren yang terdampak gempa.

“Hari ini, RMI menyerahkan beasiswa, pengembangan majlis taklim, dan BLK bagi pesantren yang tetdampak gempa. Semoga ini bermanfaat untuk mempercepat proses rehab pascagempa,” pungkasnya (Hadi/Muiz)

*Berita ini pernah diterbitkan olen Nu Online dengan judul sama.

Gus Rozin: RUU Pesan

Jakarta, – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Agama telah disetujuai menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 16 Oktober 2018 lalu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama se-Indonesia atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdhotul Ulama (PP-RMI-NU), Abdul Ghoffar Rozin menyambut baik dan mengapresiasi.

Menurutnya RUU Pesentren dan Pendidikan Agama dapat menjadi jembatan organisasi keagamaan dalam turut serta mengawal pembagunan nasional. “Pengajuan RUU ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan keagamaan penting perannya,” ungkap Gus Rozin (sapaan akrab), di Kantor PP RMI NU Jakarta, Kamis (03/01/2019).

Diakui Gus Rozin, kendati memiliki peran strategis dalam pegembangan lembaga pendidikan keagamaan, RUU ini masih perlu disempurnakan. Ada beberapa poin yang masih harus diperbaiki. Gus Rozin mencatat, setidaknya ada dua hal yang perlu ditinjau.

Pertama, tentang anatomi pasal dan struktur kebjakan. Besarnya jumlah pesantren dan peran pesantren, 28.194 unit sesuai catatan Kementrian Agama, ternyata belum ada pasal tentang pesantren yang porposional dan representatif.

“Sayangnya, dalam 169 pasal tentang RUU Pesantren, aturan pesantren hanya 14 pasal. Selebihnya 16 pasal normatif, 35 pasal tentang pendidikan diniyah dan 104 pasal tentang pendidikan keagamaan non-islam. Sedangkan mengenai struktur kebijakan, kerja sinergi lintas kementrian masih minim tersurat dalam RUU. Hanya ada satu kementrian, yaitu Kemenag yang disebutkan, itupun sebagai ‘loket perezinan’,” paparnya.

Kedua, potensi penyeragamaan pesatren. Konten yang minimalis dikhawatirkan akan berbanding lurus dengan penyeragaman yang menjadi masalah besar dalam pesantren. Menurutnya, selama ini pesantren berkembang dalam tradisi, kekhasan dan independensinya. Maka wajar jika masing-masing pesantren punya metode pendidikan dan kebiasaan yang khas.

“Memang setiap bentuk kehadiran negara selalu akan ada titik kompromi pada urusan independensi ini. Namun bukan berarti bisa masuk dalam hal mendasar, sebagai contoh setiap pesantren dan kiai memiliki ukururan kelulusan santri. Dalam RUU, ada pasal yang mengamanatkan ujian nasional di pesantren dalam paradigma sisitem dan standar pendidikan nasional dalam menentukan kelulusan santri. Selain juga tandar dan sisitem tersebut juga masih butuh penyesuaian dalam penerapannya,” katanya.

Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri tersebut juga melihat pendekatan standarisasi digunakan pada hampir seluruh bagian, bahkan menjadi kalimat pembukan RUU. Ia melihat, masalah anggaran pendidikan agaknya salah satu alasan diangkatnya RUU ini.

“Selama ini, 20 persen APBN untuk pendidikan (Rp 444 triliun). Dari alokasi itu, layanan pendidkan Islam mendapat Rp 50,4 triliun (12 persen), pendidikan pesantren dan diniyah tidak sampai Rp 1 triliun. Namun katakanlah regulasi ini mengusung pendekatan demi tujuan anggaran dan bantuan, hal tersebut adalah mispersepsi para pengusul RUU dalam melihat kebutuhan pesantren yang melulu soal anggaran,” tutunya. Perlu diketahui, walaupun sering disebut RUU Pesantren, konten RUU ini mencakup lintas agama (Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu). Dimana didasari pada keperluan mewadahi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan.

Baca juga : Gus Rozin Dorong Keterlibatan Pesantren Dalam Penyusunan Kurikulum Pesantren Muadalah

1 5 6 7