Kaum Sarungan dalam Bingkai Dekolonisasi Nusantara

Kaum Sarungan dalam Bingkai Dekolonialisasi

Dekolonialisasi Kaum Sarungan, Dari Perang Terbuka Sampai Menolak Celana

Oleh Taufiq Ahmad*

Pesantren punya riwayat panjang dalam perlawanan terhadap penjajahan atau kolonialisme. Dari penjajahan model lama oleh bangsa Londo atau Barat, sampai penjajahan model baru yang dikenal dengan istilah neokolonialisme-imperialisme (Nekolim). Gelora perlawanan paling dahsyat era modern adalah ketika Resolusi Jihad dikumandangkan pada 22 Oktober 1945, yang membuat perlawanan sengit terhadap Sekutu di Surabaya demi suatu pelaksanaan atas Proklamasi Agustus 1945.

Perang total terhadap kolonialisme dikenal dengan istilah dekoloniasi. Ketika perang fisik sudah tidak berlangsung karena penjajah sudah hengkang, struktur warisan kolonial masih bercokol kuat di bumi Indonesia. Hal itulah yang oleh para pakar dikenal dengan negara poskolonial, yakni seolah-olah kita sudah “nasional” padahal struktur dalam (deep structure) dari masyarakat kita masih merupakan kelanjutan dari kolonial. Dan struktur warisan kolonial itu begitu merusak, sehingga negara yang sudah berusia tiga perempat abad ini dalam pergaulan internasional, masih saja berkubang dalam lembah kehinaan dengan predikat sebagai negara tertinggal.                                                                                       

Upaya merombak struktur warisan kolonial yang jadi hambatan bagi kemajuan nasional dalam arti kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan kebudayaan yang bermartabat, itulah yang dikenal sebagai bagian dari upaya dekolonisasi. Masalahnya, apakah saat ini upaya dekolonisasi itu terus dilangsungkan oleh bangsa Indonesia terutama kalangan pesantren? Itulah yang hendak dibahas. Sebab bagaimana pun, setelah kolonial hengkang, hegemoni terus berlangsung dengan topangan kekuatan ekonomi, teknologi dan militer, yang dalam ranah itu, Indonesia di posisi yang lemah dan dilemahkan. Bangsa Indonesia masih saja menjadi obyek, dan belum mampu menjadi subyek dalam kancah global internasional.

Riwayat Perlawanan Kaum Sarungan

Ketika bangsa Barat melakukan kolonialisasi, muslim ala pesantren adalah kalangan yang sejak awal melakukan perlawanan. Seperti perlawanan terhadap Portugis yang menguasai Malaka (1511), yang dipimpin oleh Adipati Yunus, putera mahkota kerajaan Demak Bintoro. Lalu perang terhadap perusahaan kongsi dagang Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang bercokol di Batavia, oleh Sultan Agung.

Ketika VOC bertransformasi jadi negara kolonial Hindia Belanda, perlawanan itu tetap tak pernah surut meski kerajaan-kerajaan Nusantara mulai merosot. Perang besar pernah dilangsungkan oleh aliansi golongan santri, para pendekar keratin, juga sedulur sikep, dibawah pimpinan pangeran Diponegoro. Hal itu secara apik dijelaskan oleh sejarawan Perancis Madzhab Annales yakni Denys Lombard dalam buku kedua dari serial tiga buku Nusa Jawa berjudul Nusa Jawa: Jaringan Asia.  Perang yang dikenal dengan istilah Perang Jawa (Java Orloog) atau Perang Diponegoro yang berlangsung pada 1825-1830 itu begitu dahsyat hingga menguras pundi-pundi kerajaan Belanda, meskipun akhirnya bisa ditakhlukkan.

Kekalahan perang Jawa bukan berarti menyurutkan perlawanan kalangan pesantren. Bibit-bibit pemberontakan terus disebar di desa-desa lewat pengajaran pesantren. Dari pesantren, pemberontakan dalam skala yang lebih kecil terus berlangsung. Contoh yang populer adalah pemberontakan di Banten yang digawangi oleh gerakan Thariqat Naqsabandiyah, sebagaimana lebih rinci dalam bukunya Sartono Kartodirjo berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Para mursyid thariqah menyatakan bahwa memerangi Belanda adalah perang Sabil dan hukumnya wajib bagi setiap muslim.

Pemberontakan yang lebih kecil contohnya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Kiyai Hasan Mukmin di Gedangan, Sidoarjo, karena kebijakan perkebunan belanda yang menggusur tanah-tanah petani. Kiyai Hasan Mukmin rupanya adalah sosok Kiyai yang meresapi jerit tangis petani yang ditindas kolonial, dan karena itu masyarakat ia pimpin untuk melawan.

Adapun menurut keterangan Agus Sunyoto, bahkan dalam waktu satu abad yakni sejak runtuhnya VOC (1799) yang bertransformasi menjadi Hindia Belanda sampai era politik etis (1900), berlangsung 112 kali perlawanan atau pemberontakan yang dipelopori oleh kalangan pesantren atau thariqat. Perlawanan justru surut ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menggulirkan kebijakan Politik Etis yang salah satunya adalah “penyekolahan” pribumi. Dari situ lahir para elit-intelektual modern dan terbaratkan. Dalam konteks keislaman, lahir juga berbagai “ulama modern” dengan semangat pemurnian ajaran Islam yang menjadi biang keladi kekisruhan antar umat Islam karena isu saling membid’ahkan, saling menyesatkan dan mengkafirkan menjadi marak. Mereka begitu keras memerangi TBC (takhayul, bid’ah dan churafat) yang mereka anggap diderita oleh muslim di Nusantara, tetapi begitu lunak di hadapan penjajah.

Sangat berbeda dengan golongan Islam sebelumnya yang masih getol melawan kolonial, meski tak lagi secara fisik tapi tetap berlangsung dalam ranah kultural. Misalnya, ketika kalangan pesantren secara getol melakukan resistensi terhadap budaya Belanda dalam hal berpakaian. Waktu itu memakai pakaian seperti Belanda diharamkan dengan dalil terkenal man tasyabbaha bi qoumin fahuwa minhum (siapa yang menyerupai suatu kaum, ia termasuk bagian kaum itu.

Sebab itulah, ketika Belanda mempopulerkan celana, kalangan pesantren tetap memakai sarung, sehingga identik dengan kaum sarungan. Ditilik dari ranah ekonomi politik, menolak celana dan memilih sarung artinya memperkuat pondasi perekonomian pribumi, karena waktu itu sarung kebanyakan diproduksi pribumi sementara celana mayoritas diproduksi pabrik kolonial.

Dalam urusan haji, Kiyai Hasyim Asyari pernah mengharamkan masyarakat untuk berhaji lewat biro haji kolonial, karena selain secara politik akan dengan mudah terpetakan oleh kolonial lewat kebijakan pemberian gelar dengan sertifikat “Haji” yang ironisnya, kebijakan kolonial itu masih kita lanjutkan penuh kebanggaan, secara ekonomi hal itu artinya juga memperkuat pundi-pundi kolonial. Artinya, dalam memberi putusan hukum, kalangan pesantren yang dianggap tradisional konservatif itu ternyata progresif.

Perlawanan baik secara fisik atau siasat budaya di atas, menunjukkan bahwa bahwa kalangan pesantren hingga titik darah penghabisan tetap anti terhadap penjajahan. Dan ketika Indonesia sudah merdeka dan memasuki Abad baru, bagaimana sikap kaum sarungan atas kenyataan baru ini?

Ahmad Taufiq
Baca juga: Ziarah Ke Kurdistan; Thariqat, Berzanji dan Semngat Perlawanan

Dekolonisasi Abad 20-21

Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang berlanjut pada perang rakyat Surabaya melawan Sekutu pada November 1945, adalah upaya dekolonisasi yang paling dahsyat dalam sejarah nasional Indonesia. Sehingga, ketika rangkaian itu disusun, akan membentuk suatu tritunggal sejarah kemerdekaan 1945: Proklamasi Agustus, Resolusi Jihad Oktober, dan Revolusi November.

Namun, tritunggal itu bukan berjalan mulus. Virus kolonial warisan Jepang dan Belanda sudah merasuk dalam mental para elit-elit politik bangsa sendiri, sehingga yang terjadi adalah suatu kesenjangan yang begitu menganga antara kehendak rakyat dengan pikiran elit-elitnya, yakni ketika rakyat memantapkan suatu garis perang, para elit saat itu sudah sibuk soal posisi kekuasaan dan perdebatan ideologis  yang kurang nyambung dengan kenyataan yang ada. Dalam menghadapi penjajah yang berusaha kembali bersama Sekutu, para elit justru lebih banyak berunding, padahal dalam sejarah Nusantara, perundingan artinya adalah malapetaka dalam sejarah Nusantara, seperti Perjanjian Bongaya (1667), Perjanjian Banten (1684), hingga KMB (1949).

Malapetaka itu kemudian membayangi bangsa Indonesia sejak diproklamirkan yang kemudian menemukan bentuknya dalam kisruh nasional seperti peristiwa Madiun 1948, DI/TII, PRRI/Permesta, dan G30S 1965. Malapetaka itu kemudian menjadi luka bangsa yang terus membayangi perjalanan republik Indonesia hingga saat ini. Dan, luka bangsa itu oleh segelintir elit penguasa atau intelektual justru terus dikorek sekedar untuk ambisi pribadi atas kekuasaan atau proposal funding internasional, tanpa peduli akan efek sampingnya yakni terus-menerus memproduksi konflik horizontal yang sangat melelahkan.

Pada masa awal republik yang kini kita kenal dengan istilah Orde Lama, ketika Soekarno menyadari bahwa konflik horizontal yang tak kunjung usai dalam konstituante, sementara di sisi lain Nekolim terus membayangi republik, dengan sokongan militer ia mengambil “jalan tengah” dengan membubarkan konstituante dan membentuk demokrasi termipimpin dengan ajaran Nasakomnya. Dalam konteks ini, kaum sarungan yang diwakili NU, masuk dalam aliansi “Fron Nasional” bersama PNI dan PKI dengan semangat melawan Nekolim dan melanjutkan agenda revolusi yang belum selesai. Namun, peristiwa G30S membuyarkan semuanya.

Kelahiran Orde Baru mengembalikan struktur warisan kolonial. Pada zaman Belanda, sebagaimana keterangan Emmanuel Subangun dalam pengantar buku Pemikiran Militer 5 karya Hario Kecik, masyarakat dibelah dalam tiga kelas, dengan Eropa sebagai penguasa ekonomi politik, kalangan Tionghoa jadi “pedagang perantara” dan bangsawan pribumi jadi “pejabat perantara.” Selebihnya di dasar kelas adalah rakyat jelata. Orde Baru adalah aliansi antara “pejabat perantara” yang berkongkalikong dengan “pedagang perantara” itu, dengan topangan militer dan teknokrat. Rakyat sipil dalam hal ini adalah warganegara kelas dua. Dan, karena NU dianggap bagian dari “Orde Lama,” rezim Orba melakukan penyingkiran terhadap organisasi kaum sarungan ini.

Hingga Reformasi 1998 bergulir, dan kaum sarungan yang diwakili Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mampu menduduki posisi presiden. Namun, kebijakan Gus Dur yang secara radikal mengobrak-abrik struktur yang ada itu justru membuat dirinya dilengserkan dalam waktu yang sangat singkat. Sejak itu, pewaris Orde Baru kembali bercokol dengan wajah barunya. Tetapi tetap dengan struktur warisan kolonialnya, dengan penampakan aliansi pengusaha-militer-teknokrat yang meminggirkan rakyat.

Sementara itu, umat Islam sebagai kelompok mayoritas disibukkan dengan kerusuhan warisan kolonial, seperti Islam tradisional/modern, yang kini ditambah radikal/moderat/liberal. Sehingga, ketika NU melahirkan keputusan-keputusan yang seharusnya bisa didorong menjadi energi progresif, seperti putusan Munas Alim Ulama soal distribusi agraria dan kewajiban memelihara lingkungan, yang menjadi perdebatan justru soal bukan soal itu. Memang ada beberapa anak muda Nahdliyin yang mencoba mengusung aspirasi progresif seperti diwakili FNKSDA dengan mengatasnamakan Resolusi Jihad Jilid 2, tetapi tentu belum menjadi mainstream dalam tubuh organisasi kaum sarungan. Saat ini sebenarnya, masih mirip seperti ketika NU didirikan pada 1926, yang disibukkan soal pembelaan atas tradisi Islam Nusantara yang mengalami penyerangan dari kaum modernis-puritan. Belum lagi kesibukan politik praktis yang kini digeluti NU, meski sejak 1984 NU menyatakan kembali ke Khittah 1926. Dan harus diakui, energi kaum sarungan seperti habis di situ.

Namun bagaimana pun peliknya persoalan yang dihadapi, kaum sarungan tidak boleh lengah dalam terus melakukan upaya dekolonisasi. Sebab dekolonisasi adalah tugas radikal kaum sarungan dalam sejarah yang harus dilangsungkan, agar bangsa Indonesia bisa menegakkan harga dirinya yang selama ini diinjak-injak.

Cangkringan, 27-28 Maret 2019

*Penulis adalah pengajar pada MA Al-Qodir, Ponpes Al-Qodir, Cangkringan, Sleman, DIY

Leave Comments