Gus Rozin: RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, Bukti Pentingnya Peran Lembaga Pendidikan Agama

Jakarta, – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Agama telah disetujuai menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 16 Oktober 2018 lalu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama se-Indonesia atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdhotul Ulama (PP-RMI-NU), Abdul Ghoffar Rozin menyambut baik dan mengapresiasi.

Menurutnya RUU Pesentren dan Pendidikan Agama dapat menjadi jembatan organisasi keagamaan dalam turut serta mengawal pembagunan nasional. “Pengajuan RUU ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan keagamaan penting perannya,” ungkap Gus Rozin (sapaan akrab), di Kantor PP RMI NU Jakarta, Kamis (03/01/2019).

Diakui Gus Rozin, kendati memiliki peran strategis dalam pegembangan lembaga pendidikan keagamaan, RUU ini masih perlu disempurnakan. Ada beberapa poin yang masih harus diperbaiki. Gus Rozin mencatat, setidaknya ada dua hal yang perlu ditinjau.

Pertama, tentang anatomi pasal dan struktur kebjakan. Besarnya jumlah pesantren dan peran pesantren, 28.194 unit sesuai catatan Kementrian Agama, ternyata belum ada pasal tentang pesantren yang porposional dan representatif.

“Sayangnya, dalam 169 pasal tentang RUU Pesantren, aturan pesantren hanya 14 pasal. Selebihnya 16 pasal normatif, 35 pasal tentang pendidikan diniyah dan 104 pasal tentang pendidikan keagamaan non-islam. Sedangkan mengenai struktur kebijakan, kerja sinergi lintas kementrian masih minim tersurat dalam RUU. Hanya ada satu kementrian, yaitu Kemenag yang disebutkan, itupun sebagai ‘loket perezinan’,” paparnya.

Kedua, potensi penyeragamaan pesatren. Konten yang minimalis dikhawatirkan akan berbanding lurus dengan penyeragaman yang menjadi masalah besar dalam pesantren. Menurutnya, selama ini pesantren berkembang dalam tradisi, kekhasan dan independensinya. Maka wajar jika masing-masing pesantren punya metode pendidikan dan kebiasaan yang khas.

“Memang setiap bentuk kehadiran negara selalu akan ada titik kompromi pada urusan independensi ini. Namun bukan berarti bisa masuk dalam hal mendasar, sebagai contoh setiap pesantren dan kiai memiliki ukururan kelulusan santri. Dalam RUU, ada pasal yang mengamanatkan ujian nasional di pesantren dalam paradigma sisitem dan standar pendidikan nasional dalam menentukan kelulusan santri. Selain juga tandar dan sisitem tersebut juga masih butuh penyesuaian dalam penerapannya,” katanya.

Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri tersebut juga melihat pendekatan standarisasi digunakan pada hampir seluruh bagian, bahkan menjadi kalimat pembukan RUU. Ia melihat, masalah anggaran pendidikan agaknya salah satu alasan diangkatnya RUU ini.

“Selama ini, 20 persen APBN untuk pendidikan (Rp 444 triliun). Dari alokasi itu, layanan pendidkan Islam mendapat Rp 50,4 triliun (12 persen), pendidikan pesantren dan diniyah tidak sampai Rp 1 triliun. Namun katakanlah regulasi ini mengusung pendekatan demi tujuan anggaran dan bantuan, hal tersebut adalah mispersepsi para pengusul RUU dalam melihat kebutuhan pesantren yang melulu soal anggaran,” tutunya. Perlu diketahui, walaupun sering disebut RUU Pesantren, konten RUU ini mencakup lintas agama (Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu). Dimana didasari pada keperluan mewadahi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan.

Baca juga : Gus Rozin Dorong Keterlibatan Pesantren Dalam Penyusunan Kurikulum Pesantren Muadalah

Leave Comments