Catatan Kyai

Mematangkan “RUU Pesantren”

Oleh Abdul Ghaffar Rozin[1]

Pemerintah sedang giat-giatnya memperhatikan kehidupan keagamaan umat. Bukan sekadar kunjung-mengunjungi para tokoh agama, komitmen pemerintah dibuktikan dengan memacu sinergitas program-kebijakan yang konkrit.

Bagi pemerintah, organ keagamaan jadi harapan mengawal pembangunan nasional. Bahan bakar mengisi pembangunan adalah penduduk yang berpendidikan sekaligus berkarakter kokoh. Mengemukanya perhatian pada kehidupan keagamaan ini telah ditangkap oleh DPR RI dan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (RUU Pesantren).

Pertengahan Oktober lalu, RUU telah disepakati sebagai inisiatif DPR RI. Dengan dikirimnya RUU dari legislatif ke eksekutif untuk ditanggapi dalam Amanat Presiden, semua kalangan—terutama masyarakat pesantren—serius membahas.

Pengajuan RUU menjadi bukti kesadaran bahwa lembaga pendidikan keagamaan penting perannya. Tugas besar Pemerintah menanti, yaitu memikirkan bagaimana agar RUU betul-betul bisa menjawab kebutuhan dan mengawal pembahasan di DPR.

Mematangkan RUU

Ada kondisi tertentu yang perlu dicatat. Walaupun sering disebut “RUU Pesantren”, konten di dalamnya mencakup lintasagama (Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu). RUU ini pun didasari keperluan mewadahi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan.

Di tengah semangat menghadirkan negara, muncullah dinamika proses perundangan. Benang merah beragam masukan adalah anatomi pasal dan struktur kebijakannya. Dan disadari atau tidak, potensi penyeragaman pendidikan dan kegiatan keagamaan adalah hal yang krusial.

Pertama, tentang anatomi pasal dan struktur kebijakan. Besarnya jumlah dan peran pesantren ternyata belum membuat pasal tentang pesantren proporsional dan representatif. Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah pesantren mencapai 28.194 unit pada 2018. Sayangnya, dalam 169 pasal dalam “RUU Pesantren”, aturan kepesantrenan hanya 14 pasal. Selebihnya 16 pasal normatif, 35 pasal tentang pendidikan diniyyah, dan 104 pasal tentang pendidikan keagamaan non-Islam.

Melihat proporsi, dapat dikatakan RUU ini masih berada pada taraf “menyelipkan” pesantren dalam pasal teknis. Mengenai struktur kebijakan, kerja sinergi lintas-kementerian masih minim tersurat dalam RUU. Hanya satu kementerian yang disebut dalam RUU, yaitu Kementerian Agama yang bertugas sebagai “loket perijinan”.

Kedua, potensi penyeragaman pesantren. Konten serba minimalis dikhawatirkan akan berbanding lurus dengan potensi penyeragaman yang menjadi “masalah besar” pesantren. Pesantren berkembang dalam tradisi, kekhasan, dan independensinya. Maka, wajar jika masing-masing pesantren punya metode pendidikan bahkan kebiasaannya yang khas.

Memang, setiap bentuk kehadiran negara selalu akan mengharuskan ada titik kompromi pada urusan independensi ini. Namun, bukan berarti negara bisa masuk hingga hal mendasar, misalnya ujian. Setiap pesantren (dan kiai) memiliki ukuran kelulusan santri. Dalam RUU, ada pasal yang mengamanatkan ujian nasional di pesantren dalam paradigma sistem dan standar pendidikan nasional untuk menentukan kelulusan santri. Padahal, selain sistem dan standar itu sendiri yang masih butuh banyak penyempurnaan, penerapannya akan mengesampingkan keragaman karakter pesantren.

Memang problematik karena kerangka RUU ini memakai perspektif standarisasi pendidikan. Pendekatan standarisasi digunakan di hampir seluruh bagian, bahkan menjadi kalimat pembuka RUU. Masalah anggaran pendidikan Islam agaknya salah satu alasan diangkatnya RUU. Selama ini, 20 persen APBN untuk pendidikan (Rp 444 triliun). Dari alokasi tersebut, layanan pendidikan Islam mendapat Rp 50,4  triliun (12 persennya), dan pendidikan pesantren dan diniyyah tidak sampai Rp 1 triliun.  

Tetapi, katakanlah regulasi ini mengusung pendekatan penyeragaman demi tujuan anggaran dan bantuan, hal tersebut adalah mispersepsi para pengusul RUU dalam melihat kebuhan pesantren melulu soal anggaran.

Peran dan Rekognisi

Alokasi anggaran buat pesantren memang wujud kehadiran negara paling konkrit. Tetapi, jangan dilupakan bahwa kebutuhan mendasar pesantren (dan lembaga pendidikan keagamaan) bukan anggaran, melainkan rekognisi. Terdapat dua komponen rekognisi, yaitu: 1) Pengakuan atas peran pesantren, dan 2) Penerjemahan rekognisi tersebut dalam norma perundangan.

Dalam komponen pertama, pengakuan peran ditumpulkan RUU karena konten standarisasi dan perijinan. Peran pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan terjebak administrasi pendidikan.

Dalam aspek pendidikan, selain problem standarisasi, tidak semua pesantren fokus pada pendidikan diniyah formal (PDF). Hal inilah yang sempat keras disuarakan ratusan kiai pesantren  yang menganut sistem mu’adalah karena tidak terakomodir. Pun dalam aspek dakwah dan pemberdayaan, RUU yang mengangkat judul “pesantren” ini justru belum menyentuhnya. ̦Padahal, pesantren adalah bangunan kultural yang terbentuk dari figuritas, lokalitas, tradisi, serta keragaman metode pengajaran.

Lebih dari 28 ribu pesantren adalah sentrum pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Dengan arah pemerintah yang mulai melihat pesantren sebagai mitra pencapaian target nasional (SDM, ekonomi, dan sosial), terbentanglah jalan pembangunan seandainya konten RUU mampu merekognisi peran tersebut.

Dalam komponen kedua, konsep otonomi agaknya menjadi relevan untuk menerjemahkan kehadiran negara dalam merekognisi pesantren. Lalu apa saja yang diotonomikan di pesantren? Pertama, otonomi pendidikan pesantren yang mencakup: 1) Tradisi dan metode; 2) Infrastruktur; dan 3) Pengelolaannya. Otonomi pendidikan pesantren adalah mengakui dengan penguatan dan dukungan; alih-alih menimbulkan penyeragaman, intervensi, atau standarisasi.

Kedua, otonomi finansial pesantren. Pesantren ditopang dengan swadaya (self-financing) dan dukungan warga. Demikian juga, pesantren punya caranya sendiri mengelola sumber daya untuk kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kehadiran negara jangan berimplikasi menarik pesantren dalam rezim administratif yang menghambat.

Ketiga, otonomi peran kemasyarakatan pesantren. Sebagai bangunan kultural, ketiga peran pesantren (pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan) adalah “paket” yang terjalin jadi satu. Ketika nanti diatur otonomi peran kemasyarakatan, bukan pasal-pasal yang membatasi yang dibutuhkan. Alih-alih membatasi, justru RUU ini perlu bicara bagaimana negara mendukung dan mengoptimalkan karakter khas pesantren untuk meningkatkan peran kemasyarakatan masing-masing pesantren.

Sederhananya, melalui produk perundangan, negara perlu menempatkan pesantren sebagai kelembagaan indigenous atas model pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Negara dan Pesantren

Hubungan ideal pesantren dan negara adalah kemitraan (partnerships), bukan subordinatif. Eksistensi pesantren sudah ada sebelum eksistensi negara. Dalam perannya pun, pesantren mengisi fungsi pelayanan negara. Maka, kehadiran dan dukungan negara bukan opsional, namun kewajiban.

Para pengampu kepentingan perlu menawarkan formula khusus (bukan hanya kompilasi aturan yang sudah pernah ada) untuk mengakomodir beragamnya tipe pesantren. Sebagai produk perundangan, RUU ini nantinya akan berlaku pada seluruh pesantren dari beragam kultur keorganisasian masyarakat. Mematangkan RUU adalah ikhtiar mengelola penerimaan publik dan meminimalisir penolakan.

Jika rekognisi negara tepat, implikasinya positif untuk jangka panjang. Ikatan sosial yang kuat di masing-masing pesantren adalah modal besar untuk kepentingan dorongan sektoral (SDM, ekonomi, dan sosial) dan subsektoral (seperti UMKM, kesehatan, ketenagakerjaan, cegah radikalisme, dan sebagainya). Oleh karena itu, esensi RUU Pesantren minimal harus mampu memperkuat akar pesantren. Dan dengan luasnya sektor dan subsektor yang dapat digerakkan pesantren, sinergi lintas-kementerian perlu dilibatkan.

Ada dua pilihan besar dalam mematangkan RUU ini. Pertama, taruh kata versi RUU yang sekarang akan diseriusi apa adanya, maka struktur regulasi di dalamnya perlu dicermati. Konten RUU yang melibatkan unsur kelembagaan agama lain juga perlu ditata ulang dalam setiap komponen rekognisinya (peran hingga otonomi). Sehingga, tidak terkesan sekadar ditempel sebagai pelengkap, namun direkognisi secara setara, proporsional, dan utuh.

Kedua, memangkas fokus RUU pada konten kepesantrenan, dan paralel menyiapkan produk perundangan lain yang lebih kompatibel untuk lembaga keagamaan di luar pesantren. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pesantren adalah bangunan kultural, ada perbedaan mendasar dengan pendidikan keagamaan lain. Pada Sekolah Minggu dan Katekisasi di Kristen, tidak memungkinkan pelayanan ibadah gereja distandarisasi dengan batasan minimal peserta dan kewajiban ijin. Di Katolik, peribadatan internal dan mandiri oleh gereja kontradiktif dengan pengaturan dalam RUU. Konteks khusus pun ada di Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Di sinilah, tugas semua pihak memastikan proses perumusan regulasi bisa membuka jalan pencapaian tujuan esensial, bukan ala kadarnya.


[1] Abdul Ghaffar Rozin, Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri, Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI-NU).

Leave Comments