Gus Rozien: Pesantren Harus Terlibat Penyusunan Kurikulum Pesantren Muadalah

BOGOR- Ketua Rabithah Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) KH Abdul Ghoffar Rozien (Gus Rozien) mengusulkan agar pemerintah melibatkan pesantren secara aktif saat menyusun kurikulum pesantren muadalah. Menurutnya standarisasi kurikulum pesantren muadalah, tidak bisa dibuat sendiri oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

“Terkait pesantren muadalah, pihaknya meminta pemerintah melanjutkan kelengkapan regulasi muadalah hingga level Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Membuat kurikulum tersebut tidak dapat meninggalkan pesantren,” ujar Gus Rozien yang juga Ketua RMI NU saat seminar hasil riset Puslitbang Kemenag tentang pesantren muadalah di Wisma PP Cisarua, Bogor, Selasa (24/11).

Selain itu, lanjut Gus Rozien, pemerintah perlu melibatkan pesantren dalam menginisiasi revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Gus Rozien juga menyampaikan kalangan pesantren mengharapkan kedepan dukungan pemerintah lebih konkret.

“Pemerintah selayaknya memberikan ruang yang cukup bagi pesantren untuk mengembangkan keilmuan dan sekaligus memberikan pengakuan bagi para lulusannya. Aksi nyata pihak Kemenag dan kementerian terkait untuk memahami dan melaksanakan PMA No 18 Tahun 2014 secara serius, integral, tidak parsial,” tuturnya.

Gus Rozien menuturkan agar pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap guru-guru pesantren. Menurutnya hal penting lainnya adalah perhatian terhadap fasilitas seperti perpustakaan yang lengkap dan nyaman, sekaligus operasionalnya. “Kebutuhan seperti bangku, AC, dan komputer tidak perlu jadi prioritas,” tutup Putra KH. M. A. Sahal Mahfudh ini.

Leave Comments